Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 00:36 WIB

Anggaran Rakyat Miskin Dikalahkan Acara IMF & WB

Oleh : Herdi Sahrassad | Sabtu, 9 September 2017 | 04:29 WIB
Anggaran Rakyat Miskin Dikalahkan Acara IMF & WB
Annual Meeting International Monetary Fund dan World Bank (IMF&WB) - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia siapkan anggaran jumbo untuk Annual Meeting International Monetary Fund dan World Bank (IMF&WB) di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Katanya, negara sedang prihatin sehingga harus berhemat.

Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Panitia Nasional Pertemuan International Monetary Found-World Bank Group 2018, mengatakan, pemerintah menyiapkan dana Rp868 miliar. Wow.

Untuk sewa hotel bagi 15 ribu delegasi dari 189 negara itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp243 miliar. Ya, memang bukan biaya yang kecil.

Hanya saja, Luhut menyatakan bahwa manfaat besar akan direguk Indonesia sebagai tuan rumah acara ini. "Total keseluruhan dana yang terpakai yaitu Rp650 miliar termasuk pembangunan infrastruktur dan culture event. Lalu, berapa yang bisa kita dapat? Kira-kira hampir US$100 juta. Masih untung sedikit," kata Luhut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran sebesar itu diambil dari APBN 2018 senilai Rp600 miliar ditambah dana talangan dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp256 miliar.

"Dana dari APBN itu untuk membeli produk-produk dari pengusaha lokal. Ruangan pertemuan hotel di Nusa Dua nanti akan direnovasi seperti kantor. Itu selama seminggu. Nanti produk-produk perkantoran ya semua dari lokal. Furniture, suplai makanan, semua dari dalam negeri," terang Sri Mulyani.

Mahalnya biaya acara dua lembaga keuangan dunia yang harus ditanggung pemerintahan Jokowi, menuai kritikan. Sebaiknya, Presiden Jokowi menggelar acara sederhana namun penuh makna. Tapi mungkinkah itu terjadi?

Duit untuk mensukseskan acara itu dikabarkan berasal dari sejumlah kementerian di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pehubungan. Ada juga yang akan ditanggung oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Artinya, duit yang seharusnya berguna untuk mengurangi beban hidup rakyat miskin, malah dimanfaatkan untuk memanjakan asing. Bila dikonversi, biaya menjamu pertemuan IMF dan Bank Dunia itu bisa dimanfaatkan untuk membangun 7.819 rumah tipe 21/60 seharga Rp111 juta

Jumlah uang yang sedemikian fantastis itu menjadi tragedi ditengah utang terus bertambah dan masyarakat semakin resah. Menteri Keuangaan, Sri Mulyani melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, telah melakukan lelang Professional Congress Organizer Pertemuan Tahunan IMF-WB itu.
Mirisnya, Sri Mulyani mengatakan, anggaran sebesar Rp 505.440.390.400 bukan jumlah yang besar. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut perhelatan yang akan dihadiri 15.000 peserta dari 189 negara itu tersebut. Pemerintah pun telah menyiapkan dana sebesar Rp 868 miliar.

Tak mengherankan bila berbagai kalangan mengecam pemborosan ala Sri Mulyani yang ngotot membiayai pertemuan pertemuan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) tahun 2018 senilai hamper Rp 1 triliun itu merupakan pemborosan negara.

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pertemuan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) tahun 2018 senilai sekitar Rp 1 triliun itu merupakan pemborosan negara.

Koordinator Aksi FITRA Apung Widadi mengatakan, Indonesia sebaiknya tak lagi berkaitan erat dengan IMF terlebih menjadi tuan rumah bagi 15 ribu rombongan yang akan hadir dalam setiap gelaran pertemuan itu. Sebab, Indonesia dinilai tidak diuntungkan dengan menjadi tuan rumah.

"Kebijakan IMF dan Bank Dunia selama ini merugikan Indonesia contoh seperti kasus BLBI. Tak hanya itu, kebijakan-kebijakann terkait IMF malah sering kali jadi bumerang karena membengkakkan utang Indonesia," kata Apung

Dia melanjutkan, tak hanya melakukan pertemuan formal, Indonesia juga akan menghadirkan agenda liburan ke destinasi wisata bagi rombongan delegasi. Menurutnya, di tengah defisitnya situasi APBN, tentunya hal ini tidak patut untuk tetap dilakukan pemerintah.

Selain itu, agenda ini dinilai belum jelas karena belum diumumkan dan disosialisasikan kepada publik. Tak hanya itu, waktunya yang berdekatan dengan penyelenggaraan internasional lain serta agenda politik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dikhawatirkan akan muncul intervensi ekonomi.

"Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pun sudah pernah menyatakan Oktober 2018 itu selesai Pilkada 2018 serta sudah ada capres dan cawapres. Kondisi ini tentu mencurigakan terkait agenda yang akan dibicarakan, menjelang pemilu pertemuan ini sensitif terkait dengan arah kebijakan ekonomi politik Indonsia dan posisi geopolitik Indonesia di dunia," papar Apung.

Untuk itu, dengan agenda yang tidak jelas, dengan rekam jejak IMF yang memperburuk krisis dan lahirnya BLBI, serta kebutuhan dana penyelengaraan yang sangat besar maka FITRA dan 13 jaringan di seluruh Indonesia merekomendasikan agar lebih baik batalkan agenda pertemuan antara presiden dengan IMF dan World Bank di Bali pada 2018 itu.

Membatalkan agenda tersebut dinilai rasional dan tepat karena jumlah kaum miskin, ketidakadilan dan berbagai masalah lainnya masih sangat banyak dan mendasar. Terpulang kepada pemerintahan Jokowi, mau atau tidak melakukan revolusi mental untuk itu. Ataukah Jokowi manut saja pada Menkeu Sri Mulyani dan Menko Darmin Nasution? Sejarah kelak bicara pada waktunya. [ipe]

 
x