Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 00:30 WIB

Darmin Makin Serius Tingkatkan Kemudahan Berusaha

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 9 September 2017 | 02:39 WIB
Darmin Makin Serius Tingkatkan Kemudahan Berusaha
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom/M Fadil Djailani)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan terkait percepatan pelaksanaan berusaha. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha.

"Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha ini adalah perubahan besar. Kita perlu mengawal supaya perizinannya selesai. Bukan saja perizinan yang menyangkut kementerian saja tetapi juga di daerah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangannyan kepada media di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Secara konsepsi kata mantan Gubernur BI era SBY ini, percepatan pelaksanaan berusaha terdiri dari perubahan paradigma, pengawalan penyelesaian perizinan, reformasi perizinan peraturan berusaha, menerapkan sistem terintegrasi, dan pengawalan oleh leading sector.

Realisasi kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha akan dilakukan dalam dua tahap. Yakni, tahap pertama adalah membentuk satuan tugas (satgas), menerapkan perizinan checklist dan menerapkan perizinan dengan penggunaan data sharing.

Nantinya, Satgas yang mengawal dan menyelesaikan perizinan investasi ini terdiri dari Satgas Nasional dan Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelakasanaan tugasnya, Satgas Nasional membentuk klinik penyelesaian hambatan, di antaranya yaitu Klinik Tata Ruang dan Kehutanan, Klinik Pertanahan, dan Klinik Ketenagakerjaan.

Selain itu, penerapan perizinan checklist akan diberlakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Free Trade Zone, Kawasan Industri, dan Kawasan Pariwisata.

Adapun tahap kedua dari kebijakan ini terdiri dari reformasi peraturan perizinan berusaha serta penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (Single Submission). "Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan evaluasi termasuk untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," tegas Darmin.

Sementara itu, penerapan single submission dilakukan melalui proses manajemen koordinasi dan validasi sistem informasi perizinan secara elektronik antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan legalitas akses terkait perizinan. [fdl]

 
Embed Widget

x