Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 00:39 WIB

Kemenkop Cegah Koperasi Jadi Wadah Pencucian Uang

Oleh : - | Senin, 11 September 2017 | 17:48 WIB
Kemenkop Cegah Koperasi Jadi Wadah Pencucian Uang
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno menegaskan pengguna Jasa bagi Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, bertujuan untuk mencegah dan melindungi koperasi dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, bertujuan untuk mencegah dan melindungi koperasi dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Ini karena disebabkan modus kejahatan di industri jasa keuangan dan koperasi semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi", ungkap Suparno pada acara sosialisasi bertema Pencegahan dan penindakan investasi ilegal tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris bagi koperasi di Jakarta, Senin (11/9/2017).

Di acara yang dihadiri Ketua Bimbingan Pihak Pelapor PPATK Hendri Hanafi, Ketua Tim Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing, dan para pengurus KSP, Suparno menambahkan, Permenkop itu memiliki ruang lingkup meliputi pengawasan aktif pengurus, pengelola dan pengawas, kebijakan dan prosedur, pengendalian internal sistem informasi dan pelaporan, dan SDM serta peningkatan kapasitas bagi koperasi. "Dalam pelaksanaannya, regulasi baru ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan cakupan wilayah keanggotaan koperasi", kata Suparno.

Dimana Deputi Pengawasan akan mengawasi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi, untuk wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi pengawasan akan dilakukan oleh Gubernur, sedangkan koperasi yang keanggotaannya hanya dalam satu wilayah kabupaten/kota pengawasannya akan dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Sebagai anggota komite TPPU, lanjut Suparno, Kemenkop dan UKM bertanggungjawab turut serta menjaga nama Republik Indonesia untuk memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh Financial Action Task Force (FATF). "Untuk itu, kami sudah melakukan beberapa upaya. Diantaranya, penandatanganan MoU pencegahan pencucian uang dengan PPATK pada 17 Oktober 2016, kerjasama pelatihan dengan PPATK di beberapa daerah bagi koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam", kata Suparno.

Selain itu, juga telah disiapkan beberapa koperasi yang telah dilatih oleh Kemenkop dan UKM dan PPATK dalam rangka persiapan kunjungan dari Tim FATF. "Kita juga telah melakukan kegiatan sosialisasi Permenkop ini di tiga tempat, yaitu Jambi, Tasikmalaya, dan Jember", imbuh Suparno.

Di samping itu, kata Suparno, untuk melindungi KSP, Kemenkop dan UKM sudah menjalin kerjasama pemberantasan investasi bodong dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.Satgas ini beranggotakan OJK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkop dan UKM, Kominfo, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Satgas ini pula yang nantinya akan dimaksimalkan memberantas koperasi yang jadi wadah pencucian uang. Selain Satgas di pusat, pengawasan pencegahan pencucian uang juga akan dilakukan di daerah-daerah dengan pembentukan Satgas Pengawasan Read more
[05:23, 9/12/2017]Kang Dindien:HOA UNTUK STUDI LOGISTIK DAN PENYIAPAN INFRATRUKTUR MINI LNG DI TJ. PINANG DAN NATUNA.

Jakarta, 11 September 2017- PLN dan Pavilion-Keppel telah menandatangani HoA terkait Kerjasama studi logistik dan penyiapan Infrastruktur LNG Skala Kecil. Penandatanganan dilakukan di The Istana Singapura pada Pertemuan Bilateral Pemimpin Negara dalam rangka memperingati Kerjasama Indonesia Singapura yang ke-50 tahun.

PLN berupaya untuk melakukan efisiensi demi membantu menurunkan biaya produksi listrik, untuk itulah berbagai studi kelayakan dilakukan salah satunya melalui HOA antara PLN dengan Keppel-Pavilion, dengan penawaran agar dapat memanfaatkan lokasi terminal Singapore LNG sebagai lokasi LNG hub mengingat lokasi Singapura yang berdekatan dengan beberapa lokasi pembangkit berbahan bakar gas yang akan dibangun di wilayah Sumatera, maka dalam rangka mendukung penurunan BPP yang sedang gencar dilakukan oleh PLN, PLN tertarik untuk melihat apakah pemanfaatan terminal singapura LNG yang akan diajukan oleh Pavilion-Keppel yang memanfaatkan kedekatan lokasi Singapura dengan Sumatera dapat menurunkan BPP di wilayah Sumatera.
HoA ini berisi kegiatan dan diskusi intensif terkait :
Penyusunan studi kelayakan yang lebih mendalam terkait distribusi LNG untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna.
Pembuatan konsep kerangka kerja untuk mendistribusikan LNG milik PLN dari kontrak eksisting PLN dengan sumber domestik Indonesia ke pembangkit listrik skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna.
Pengembangan infrastruktur LNG skala kecil untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna yang letaknya berdekatan dengan Singapura

Kerjasama dalam HoA ini didasarkan atas asas kesetaraan dan saling menguntungkan kedua belah pihak serta dilakukan selama 6 bulan sejak ditandatangani. Bila hasil studi yang dibuat tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk proyek ini selama 6 bulan, maka HoA ini tidak dilanjutkan ke tahap-tahap menuju Perjanjian sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku di Indonesia dan khususnya peraturan pengadaan di PT PLN (Persero).

" Jadi HOA ini bukan kontrak transaksi jual beli LNG, melainkan HOA untuk studi penyiapan infrastruktur mini LNG dengan tujuan mendapatkan solusi logistik yang paling handal dan efisien.jika nantinya dari hasil studi diperoleh biaya lebih tinggi maka studi akan berakhir tanpa tindak lanjut implementasi." Ungkap Direktur PLN Amir Rosidin.

Tags

 
x