Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 00:41 WIB

Penjelasan Sri Mulyani Soal Pajak Untuk Penulis

Oleh : Uji Sukma Medianti | Selasa, 12 September 2017 | 07:09 WIB
Penjelasan Sri Mulyani Soal Pajak Untuk Penulis
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan panjang lebar di instagram. Menanggapi mahalnya pajak atas royalti yang dibebankan penulis Tere Liye.

Ihwal keberatan soal pajak penulis yang diutarakan Tere Liye yang kondang sebagai penulis buku 'Negeri Para Bedebah' itu.

Ani menjelaskan, kebijakan perpajakan di negara ini diatur oleh Undang-Undang (UU) yang kemudian diturunkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan atau Peraturan Dirjen Pajak.

"Ada bagian kebijakan yang ditetapkan oleh UU yang tidak bisa diubah serta merta oleh Dirjen, Menteri atau bahkan Presiden seperti masalah tarif pajak penghasilan (PPh) dan penjenjangan tarif (progresivitas) PPh perorangan," jelas Ani dalam captionnya di akun @smindrawati.

Namun, lanjut dia, ada juga kebijakan yang dapat diubah lebih cepat dan dalam kewenangan Menteri dan Dirjen Pajak misalnya penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP orang pribadi.

Itupun, setelah dikonsultasikan dengan DPR dan besaran norma penghitungan penghasilan netto bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun (yang tidak menyelenggarakan pembukuan).

Selanjutnya, bila dalam pelaksanaan di lapangan, masih terdapat adanya ketidaksamaan pendapat dan ketidakpastian perlakuan seperti yang dialami oleh Tere Liye, maka dia sudah meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk menyamakan pemahaman tersebut.

"Saya sudah meminta kawan-kawan di Ditjen Pajak untuk menyamakan kembali pemahaman tersebut, meninjau Standard Operating Procedure (SOP) dalam penanganan masalah-masalah seperti ini," jelas dia.

Termasuk, lanjutnya, peranan kepala kantor yang lebih tanggap dan efektif agar tidak membuat wajib pajak frustasi.

"Saya yakin sepenuhnya bahwa dengan adanya komunikasi dan organisasi yang baik, sebuah kebijakan akan dapat terlaksana dengan lebih sempurna. Dan ini semua perlu terus didukung dan diawasi agar kami makin mampu menjadi organisasi yang dipercaya oleh masyarakat dan diandalkan oleh negara dan bangsa," terangnya. [tar]

 
x