Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 14:17 WIB

Utang Subsidi Pupuk, DPR Permalukan Mentan Amran

Oleh : - | Rabu, 13 September 2017 | 05:29 WIB
Utang Subsidi Pupuk, DPR Permalukan Mentan Amran
Menteri Pertanian Amran Sulaiman - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman diingatkan Komisi IV DPR, agar melunasi kekurangan subsidi pupuk Rp14,9 triliun kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). Duh, malunya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (12/9/2017), mengingatkan, kekuarangan subsidi pupuk disegerakan karena memengaruhi keuangan industri pupuk pelat merah itu. Jangan sampai Pupuk Indonesia kolaps.

"Saya ingin mengingatkan Pak Menteri terkait kurang bayar subsidi pupuk Kementerian Pertanian sebesar Rp14,995 trilliun. Harus cari jalan keluar untuk itu karena kalau tidak terbayarkan juga pada tahun 2019 seluruh pabrik pupuk bisa tutup," kata Herman.

Anggota Komisi IV lainnya, Oo Sutisna berpandangan sama. Tunggakan subsidi pupuk perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu operasional BUMN tersebut.

Sayangnya, meski sudah ada kesepakatan akan diselesaikan melalui Kementerian Keuangan, hingga kini belum terlihat tindak lanjut pelunasan kekurangan bayar subsidi pupuk tersebut. "Jika hal itu terjadi efeknya akan sangat panjang, salah satunya terjadi peningkatan pengangguran dan sebagainya," ucap politisi Gerindra itu.

Menteri Amran mengakui, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ada kekurangan bayar atas subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian periode 2014-2015 sebesar Rp14,99 triliun.

Kementan, kata Amran, telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 27 Januari 2015 untuk penyelesaiannya. Lantaran tak kunjung dibayar, angkanya semakin bertambah Rp2,98 triliun (2016).

Amran menyampaikan, dalam RAPBN 2018, di mana pagu anggaran untuk subsidi pupuk ditetapkan Rp28,5 triliun dengan volume sebanyak 9,55 juta ton. "Untuk itu kami berharap agar Komisi IV DPR dapat membantu mendorong penyelesaian kurang bayar tersebut," tukas Amran. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x