Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 00:42 WIB

DPR: Urusan Bangun Kapal Serahkan ke Swasta

Oleh : - | Kamis, 14 September 2017 | 18:30 WIB
DPR: Urusan Bangun Kapal Serahkan ke Swasta
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengeritik program pembangunan kapal perintis yang telah diusulkan Kementerian Perhubungan dan menyatakan sebaiknya hal itu diserahkan kepada pihak swasta.

"Untuk pelayaran perintis, tidak perlu membangun kapal. Tugas membangun kapal serahkan saja kepada swasta yang selama ini sudah beroperasi," kata Sigit Sosiantomo di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut politisi PKS itu, hal yang seharusnya didorong oleh pemerintah melalui Kemenhub adalah dengan memberikan "public service obligation" (PSO) atau subsidi sesuai amanah UU.

Ia juga berpendapat bahwa program pembangunan kapal perintis tipe GT 2000, GT 1200 dan DWT 750 serta 100 kapal kayu untuk pelabuhan rakyat (Pelra) yang akan dihibahkan itu dinilai tidak sesuai dengan tupoksi Kemenhub sebagai regulator.

"Pembangunan kapal perintis dan kapal kayu untuk hibah itu bukan tupoksi Kemenhub. Tupoksi Kemenhub adalah sebagai regulator bukan operator. Untuk pelayaran perintis, tidak perlu dengan membangun kapal. Dalam UU Pelayaran, angkutan perintis dilakukan dengan penugasan, bukan memberikan hibah seperti sekarang," paparnya.

Sesuai dengan pasal 5 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ujar dia, pemerintah bertugas melakukan pembinaan pelayaran yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Sedangkan dalam pembinaan pelayaran, tugas pemerintah adalah sebagai regulator dalam penetapan kebijakan umum dan teknis, termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan dan penegakan hukum.

Sementara khusus untuk angkutan perintis, pasal 24 dalam UU Pelayaran tersebut juga mengatur pelayaran perintis dilakukan pemerintah dengan penugasan PSO yaitu dalam rangka memberikan subsidi tarif untuk angkutan perintis.

Untuk itu, politisi PKS dapil Jawa Timur itu meminta Kemenhub untuk mengalihkan anggaran pembangunan kapal perintis dan kapal kayu untuk Pelra yang diusulkan dalam RAPBN 2018 untuk program lain yang sesuai dengan tupoksinya.

Sebelumnya, sejumlah pemerintahan daerah seperti Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe SJB Makagansa mengatakan kapal perintis saat ini sangat dibutuhkan masyarakat khususnya yang ada di wilayah kepulauan sebagai sarana angkutan laut yang terjangkau.

"Masyarakat yang ada di wilayah kepulauan sangat membutuhkan kapal perintis karena biayanya sangat murah," kata SJB Makagansa di Tahuna, Sulawesi Utara, Senin (11/9/2017).

Menurut dia kehadiran kapal perintis yang melayari wilayah kepulauan mengambil peran penting untuk ketersediaan angkutan laut yang murah di kantong-kantong pulau perbatasan dalam upaya melayani masyarakat. [tar]

 
x