Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 21:52 WIB

Sengketa Merek BANI Berakhir Sudah

Oleh : - | Kamis, 14 September 2017 | 22:05 WIB
Sengketa Merek BANI Berakhir Sudah
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Gugatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Sovereign) untuk mendapatkan hak atas merek BANI dibatalkan Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).

Dalam sidang perkara merek No.34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan menolak seluruh gugatan. Perkara ini dimulai BANI Sovereign menyatakan sebagai BANI Pembaharuan, melayangkan gugatan pembatalan merek BANI di Pengadilan Niaga. Alasannya, merek BANI telah mendapat hak atas merek sejak 2002. Pengajuannya didasari dengan itikad tidak baik, karena BANI bukan suatu badan hukum.

Menanggapi hasil putusan tersebut, M Husseyn Umar selaku Ketua BANI mengatakan, perlu ditekankan walaupun BANI tidak tercatat sebagai badan hukum, namun karena BANI didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 1977, melalui SK Kadin, maka BANI merupakan suatu lembaga yang secara faktual diakui pemerintah dan merupakan subjek pendaftaran merek. Sehingga gugatan penggunggat ditolak seluruhnya.

"Dengan demikian, BANI yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 Jalan Mampang Prapatan No 2 adalah pemilik yang sah atas merek BANI." Kata Husseyn melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, adapun putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam pokok perkara, yaitu persyaratan kriteria pemohon merek berdasarkan Pasal 7 UU Merek 2001 adalah orang perorangan; sekumpulan orang atau badan hukum.

BANI didirikan berdasarkan SK Kadin pada tahun 1977 untuk menyelesaikan sengketa, menunjukkan adanya badan, yang berarti adanya kumpulan. kumpulan orang yang berbentuk badan yang didirikan sebagai penyelesaian alternatif sengketa yang telah mengajukan permohonan hak atas merek sebagaimana Bukti P-17 atau BANI tidak bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini adalah badan itu sendiri.

Husseyn menjelaskan, perlu ditegaskan pula bahwa BANI adalah suatu entitas lembaga yang dilindungi UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana UU tersebut tidak mewajibkan lembaga arbitrase harus berbentuk badan hukum. "Dengan adanya putusan ini, BANI berharap putusan pengadilan pada gugatan lainnya yang dilayangkan oleh BANI Sovereign maupun ahli waris BANI sendri juga mendapatkan suatu hasil yang baik bagi para pihak," pungkasnya. [tar]

Komentar

 
x