Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:09 WIB

Biaya Top Up eMoney, BI Lebih Berpihak ke Bank

Oleh : - | Minggu, 17 September 2017 | 15:09 WIB
Biaya Top Up eMoney, BI Lebih Berpihak ke Bank
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Aturan pengisian uang elektronik berbayar yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), jelas-jelas memberatkan konsumen. Sementara pendapatan bank bakal bertambah hingga triliunan rupiah.

Lantaran itulah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menolak jika biaya isi ulang (top up) uang elektronik (e-money), seluruhnya dibebankan kepada konsumen.

"Paket terbaiknya, ada yang ditanggung pemerintah dalam bentuk PSO (Public Service Obligation), ada yang dibebankan ke konsumen, tapi kecil. Mungkin hanya seperempat atau seperlima," ujar Direktur Merger KPPU, Taufik Aryanto usai diskusi diskusi di Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Public Service Obligation adalah kebijakan pemerintah kepada perusahaan, umumnya BUMN, untuk memberikan subsidi dalam jumlah tertentu pada sektor pelayanan publik.

Taufik mengaku, KPPU tidak pernah diajak berembug BI saat menelurkan aturan biaya top up uang elektronik. "Kami belum dilibatkan dalam diskusi biaya top up. Kalau kami diajak diskusi, akan kasih masukan bahwa biaya operasional dan maintenance e toll jangan 100 persen dibebankan kepada konsumen. Paling tidak dibagi, ada yang ke konsumen, ada yang beban operator dan pemerintah," ujar Taufik.

Ya, pandangan Taufik tentu saja punya alasan. Apalagi, pemerintah menetapkan seluruh transaksi di jalan tol mengunakan e-money per 31 Oktober 2017.

Artinya, seluruh pengguna tol harus memiliki kartu bayar tol elektronik alias e-toll card. Di mana, konsumen akan sering melakukan top-up untuk e-toll card-nya.

Data Juli 2017, jumlah e-money yang beredar di masyarakat sebanyak 69,4 juta kartu. Jika biaya isi ulang e-money ditetapkan Rp1.500 per top-up, maka potensi pendapatan perbankan mencapai Rp104,1 miliar.

Kalau diasumsikan per bulan terjadi sekali transaksi maka pendapatan perbankan dalam setahun bisa Rp1,3 triliun. Itu kalau sekali transaksi per bulan, kalau lebih ya pendapatan bank semakin tinggi.

Ke depan, akan lebih banyak lagi lembaga, baik perbankan atau non perbankan yang diberikan izin untuk menerbitkan uang elektronik. "Jadi, paling tidak konsumen punya pilihan. Jangan sampai kita nasabah bank A, karena bank-nya enggak masuk, mau enggak mau terpaksa harus beli dari yang lain," ujar Taufik. [tar]

Komentar

 
x