Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 27 Mei 2018 | 20:37 WIB
 

DPR: Aturan Enggar Soal HET Beras Perlu Dipantau

Oleh : - | Rabu, 20 September 2017 | 00:39 WIB
DPR: Aturan Enggar Soal HET Beras Perlu Dipantau
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, bilang, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras, harus diimbangi dengan pemantauan secara berkesinambungan.

Daniel mengatakan pemantauan berkesinambungan itu untuk memastikan tidak adanya pelanggaran oleh pedagang nakal dalam menjual beras medium dan premium di atas HET. "Ya, pemerintah wajib melakukan inspeksi," ujar politisi asal Daerah Pemilihan Kalimantan Barat itu di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Dia menilai, kebijakan HET beras sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tidak akan merugikan siapa pun, karena tidak memungkinkan terjadi gejolak serta ada kepastian harga yang terjangkau.

Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Billy Haryanto menyatakan, dengan adanya regulasi HET beras, juga berdampak positif terhadap distribusi beras dari petani hingga ke masyarakat sebab membuat pedagang nakal berpikir ulang untuk menimbun beras.

Selain itu, kebijakan HET beras juga tidak membuat harga beras 'liar' seperti yang sudah-sudah, yaitu selalu turun kala hasil panen berlimpah dan meroket saat ketersediaannya terbatas.

Dia mencontohkan dengan harga beras medium dan premium yang dijual di PIBC jenis medium dijual pada kisaran Rp8.900-Rp9.000/kg dan premium rata-rata Rp10.000/kg.

Menurut dia, semenjak HET berlaku pasokan beras ke PIBC tidak mengalami penurunan, masih sama kondisinya seperti sebelumnya, yakni sekitar 4.000-an ton/hari.

Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) DKI Jakarta Nellys Soediki menyatakan harga yang dipatok pemerintah untuk beras medium dan premium pada Permendag 57/2017 yang dikeluarkan 24 Agustus 2017 lalu, tidak memberatkan pedagang, tak merugikan petani, dan membuat konsumen tersenyum.

"Bicara beras, tidak bisa dibahas secara parsial, melainkan menyeluruh dari hulu hingga hilir dan mempertimbangkan petani, dan pedagang, dan konsumen. Harga terlalu tinggi kasihan konsumen, kalau rendah kasihan petani," katanya pula.

Pada 24 Agustus 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengesahkan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang HET Beras. Setelah disosialisasikan hingga 17 September 2017, maka kebijakan HET efektif diberlakukan sejak 18 September.

Sesuai ketentuan pada tiap wilayah, HET beras bervariasi untuk Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg.

Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel) yakni medium Rp9.950/kg dan premium Rp13.300/kg, Bali dan Nusa Tenggara Barat yaitu medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg. Sedangkan Nusa Tenggara Timur, medium Rp9.950/kg dan premium Rp13.300/kg, serta Sulawesi, medium Rp9.450/kg dan premium Rp12.800/kg.

Untuk beras medium di Kalimantan dibatasi Rp9.950/kg dan premium Rp13.300/kg. Sementara Maluku, beras medium Rp10.250/kg dan premium Rp13.600/kg, sedangkan Papua beras medium Rp10.250/kg dan premium Rp13.600/kg. [tar]

Komentar

 
x