Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 19:56 WIB
 

Pemerintah Siapkan Ini Demi Ketahanan Pangan

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 20 September 2017 | 15:35 WIB
Pemerintah Siapkan Ini Demi Ketahanan Pangan
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah merapatkan barisan untuk membahas kebijakan Satu Peta Sawah Beririgasi Nasional. Harapannya kebijakan ini menjadi basis perencanaan produksi padi nasional untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

"Kebijakan ini penting dan strategis sifatnya, untuk meningkatkan dukungan pemerintah terkait produktivitas padi dan komoditas lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani," ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Wahyu menjelaskan, pemerintah saat ini sangat fokus pada isu-isu terkait ketimpangan. Maka, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki indikator ekonomi adalah dengan segera menyelesaikan persoalan pemetaan sawah beririgasi ini.

"Kita perlu mengetahui seberapa besar luas lahan yang beririgasi, apakah memang sepenuhnya untuk sawah, ataukah juga untuk nonsawah. Ini penting demi kedaulatan pangan kita," lanjutnya.

Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kemenko Perekonomian, Mohammad Zainal Fatah menerangkan adanya kebijakan Satu Peta Sawah Beririgasi ini memberikan beberapa manfaat.

Salah satunya untuk percepatan penetapan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengarahkan subsidi pada program peningkatan produksi lahan pertanian pangan.

Selain itu, perbaikan perencanaan lokasi pembangunan jaringan irigasi (termasuk tersier) dan cetak sawah baru juga menjadi salah satu manfaat yang diharapkan. Serta, untuk memberikan acuan pengambilan kebijakan ini pencapaian kedaulatan pangan nasional.

"Suatu rencana aksi dari kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi input untuk kebijakan satu peta (one map policy)," kata Fatah. [hid]

Komentar

 
x