Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Oktober 2017 | 11:19 WIB

Sri Mulyani, Utang & Infrastruktur dalam Sorotan

Oleh : Herdi sahrasad | Sabtu, 23 September 2017 | 13:15 WIB
Sri Mulyani, Utang & Infrastruktur dalam Sorotan
Menkeu Sri Mulyani - (Foto: inilahcom/M Fadil Djailani)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Jangan anggap sepele pernyataan Menkeu Sri Mulyani dalam kuliah umum di kampus STAN, Sabtu (17/4/2017) tentang tiap warganegara Indonesia menanggung utang negara Rp13 juta. Mengapa?

Deputi Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Apung Widadi mengakui, sejak Sri Mulyani menjabat Menkeu memang membuat utang yang ditanggung semakin membengkak.

Oleh karenanya, setiap bulan sekitar Rp 10 triliun Indonesia harus membayar bunga hutangnya. Hutang banyak dilakukan Sri Mulyani karena kedekatannya dengan World Bank.

Dan pembiayaan infrastruktur diperoleh dari utang dengan alas an bahwa APBN terbatas. Persoalannya, korupsi terus membayangi proyek infrastruktur di negeri ini era Presiden Jokowi. Ada bahaya bahwa program infrastruktur dirusak oleh korupsi, sehingga KPK, masyarakat, dan media harus mengawasi proyek raksasa Jokowi itu.

Apung menyatakan, tidak ada hal positif yang dilakukan Sri Mulyani saat menjabat Menkeu. Karena yang dilakukannya hanya melakukan utang. Padahal hutang itu bisa memiskinkan rakyat Indonesia. Jika pun ada yang menyebut hutang bisa menuntaskan kemiskinan adalah pernyataan sepihak dari World Bank saja. "Oleh karenanya harus ada moratorium hutang luar negeri. Selain itu kita harus lobby negara debitur untuk pemutihan hutang kita," paparnya.

Seperti diketahui per akhir Maret 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.649,75 triliun. Dalam sebulan utang ini naik Rp 60 triliun, dibandingkan jumlah di Februari 2017 yang sebesar Rp 3.589,12 triiun.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (24/4/2017), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari-Maret 2017 adalah Rp 152,678 triliun, atau 29,67% dari pagu, atau yang dialokasikan pada APBN.

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 87,543 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 9,424 triliun atau 14,26% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 78,118 triliun atau 34,38% dari pagu APBN.

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 65,136 triliun atau 29,45% dari pagu APBN.Pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 2.969 miliar (18,41% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 62,167 triliun (30,32% dari pagu APBN).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan adanya potensi kerugian pada PT Sarana Multi Infrastruktur. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, BPK berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berpotensi sebesar Rp109,84 miliar dan US $12,50 juta.

Lantaran belum diterimanya pelunasan pembiayaan yang telah jatuh tempo dan gagal bayar, pembiayaan dengan nilai agunan yang tidak mencukupi nilai pembiayaan, dan jaminan pembiayaan berupa saham yang sedang dihentikan sementara perdagangannya.

Selain itu, terdapat pembiayaan yang tidak memedomani customer due diligence dan berdasarkaninvoice yang di-mark upsehingga berpotensi merugikan perusahaan.

Dalam Bab III, IHPS II 2016, BPK menyebutkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN menyebabkan sejumlah permasalahan utama. Permasalahan tersebut antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, barang yang dibeli belum atau tidak dapat dimanfaatkan, dan pemborosan atau harga yang kemahalan.

Terkait piutang yang berpotensi tidak tertagih, SMI menjadi salah satu contohnya. Pertama, pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas batubara (PLTGB) Melak kepada PT CDN. Pembiayaan proyek senilai Rp109,84 miliar tersebut tidak didasarkan pada penilaian kelayakan yang memadai. "Dan pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga pembiayaan menjadi macet," demikian tertulis dalam laporan BPK itu.

Mengutip pernyataannya bahwa jumlah rasio utang Indonesia saat ini sebesar 27% dari Gross Domestic Product (GDP) yang sekitar Rp13.000 triliun. Maka setiap masyarakat Indonesia memiliki utang sebesar 997 USD atau Rp13 juta perkepala.

Ditambah lagi, menurutnya, bahwa utang sebesar US$997 juta, atau Rp13 juta per kepala itu, tentu tidak begitu membebani rakyat Indonesia yang populasinya sebagian besar adalah golongan produktif atau usia kurang dari 30 tahun. Pantaskah, pernyataan ini dilontarkan seorang Menkeu dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa?

Dengan makin meningkatnya Utang negara tiap tahun seharusnya Menkeu Sri Mulyani punya cara yang lebih brilian dalam mengurangi utang negara daripada melontarkan retorika tidak bermutu dan malah menyakiti rakyat Indonesia.

Pernyataannya tersebut mengindikasikan bentuk pembelaan diri akibat ketidakmampuannya mengatasi lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa disadari dari makin bertambahnya utang negara diakibatkan karena prinsip gali lobang tutup lobang. Dimana untuk membayar utang yang ada, negara harus mengutang lagi untuk membayar utangnya, ditambah lagi dengan bunga yang lumayan tinggi.

Bagaimana mungkin Menkeu Sri dan pejabat negara begitu mudahnya mengatakan bahwa rakyatnyalah yang harus menanggung beban utang negara.

Terlihat jelas bagaimana kapasitas seorang menkeu yang katanya wanita berprestasi se-Asia dengan segudang pengalamannya yang mentereng, tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi dan hanya membebani rakyat

Tidak adanya langkah-langkah atau kebijakan yang terarah, membuat negara makin merasa nyaman dengan prinsip mengutang, ketimbang membuat aturan atau kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Ditambah lagi dengan maraknya korupsi diberbagai sektor membuat negara ini makin limbung perekonomiannya.

Sehingga APBN tiap tahun makin terbebani dengan adanya utang yang terus meningkat. Yang lebih menyedihkan adalah pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun rupiah pada 2017. Artinya telah terjadi kenaikan 15,8% dari target APBNP 2016 sebesar Rp191,2 trilyun rupiah. Jumlah itu setara dengan 40% dari alokasi belanja non Kementerian/Lembaga.

Hal ini sangat memprihatinkan melihat bagaimana cara-cara Sri Mulyani mengelola keuangan negara, terkesan seperti sudah kehilangan akal dalam menyehatkan keuangan negara selain dengan jalan menumpuk utang. Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani terlihat kurang kredibel dalam mengelola keuangan negara selama dia menjabat selama ini.

Hampir setiap persoalan direspon dengan kebijakan menambah utang baru, seperti gali lubang untuk menutup lubang. Kecanduan akan utang ini bukanlah hal yang baru bagi Sri Mulyani. Jabatan menkeu yang selalu ia sandang mulai dari era SBY sampai dipercaya lagi oleh Pemerintahan Jokowi tak pernah lepas dari ketergantungannya akan utang.

Di awal pertama ia menjabat sebagai menkeu pada 2005 sampai awal 2010, lonjakan utang negara begitu meningkat drastis dibandingkan jejak utang negara yang ditinggalkan mantan Presiden Megawati sebelumnya.

Ketergantungannya akan utang disinyalir karena kedekatannya dengan IMF dan Bank Dunia yang selama ini menjadi kreditur terbesar dalam pemberi utang untuk Indonesia. Terlihat bagaimana dari tahun 2002 hingga 2004 Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMFmewakili 12 negara Asia Tenggara.

Kedekatannya dengan Bank Dunia pula yang membuat dirinya terselamatkan dari kejaran kasus Mega Korupsi Bank Century yang merugikan negara hampir Rp6,7 triliun.

Dan, menjadikan dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2010. Hal lain yang mengindikasikan kedekatannya dengan Bank Dunia adalah pinjaman terhadap proyek PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) sebesar US$145 juta, di mana sebanyak US$ 128 juta diperoleh dari pinjaman atau utang Bank Dunia. Sebanyak US$17 juta dari APBN sebagai alokasi dana cadangan.

Namun hingga kini proyek PINTAR tersebut tidak jelas prosesnya sampai saat ini. Kemungkinan tidak berjalannya proyek ini diakibatkan tersandungnya Sri Mulyani dalam kasus Bank Century sehingga demi menyelamatkan dirinya Bank Dunia menariknya untuk diberi jabatan sebagai Direktur Pelaksana pada tahun 2010.

Kedekatan dengan kedua kreditur terbesar utang inilah yang membuat kebijakan Sri Mulyani selalu mengandalkan utang dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alih-alih bukannya malah bertambah baik malah membuat pertumbuhan ekonomi kita makin statis dan menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Dari gambaran diatas rakyat jangan terlalu berharap tercapainya program-program kesejahteraan atau tumbuhnya perekonomian yang riil jika cara-cara tersebut masih dipraktekkan dalam mengelola keuangan negara.

Pendapatan negara akan habis hanya untuk membayar utang-utang yang tiap tahun makin meningkat dan menumpuk. Inilah saatnya, Presiden Jokowi harus mengambil tindakan yang sangat efektif. Dengan mengevaluasi kembali tim ekonomi nya terutama Sri Mulyani sebagai Menkeu yang kerap melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan serta kerap melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial.

Kedekatannya dengan Bank Dunia dan IMF membuat bangsa ini tidak bisa lebas dari cengkraman kedua kreditur tersebut. Kita sangat paham bagaimana Bank Dunia dan IMF dengan intrik-intriknya mencengkram dan menjerat bangsa ini dengan berbagai MoU, policy maupun perjanjian-perjanjian yang sangat tidak menguntungkan.

Bagaimana bangsa ini dipermainkan Bank Dunia/IMF dengan cara-cara yang tidak etis dan menjerat selama beberapa puluh tahun agar bangsa ini bergantung kepada mereka. Kepentingan mereka terhadap bangsa ini membuat kita tidak bisa lepas dari utang hingga menyebabkan kemiskinan bangsa ini akan terus berlanjut.

Bank Dunia dan IMF bukanlah jaminan bahwa Sri Mulyani pantas dibanggakan atau dianggap jenius dalam mengelola keuangan negara. Yang terjadi adalah lonjakan utang yang membebani rakyat, ditambah dengan pemangkasan subsidi dan liberalisasi ekonomi/keuangan serta privatisasi, dengan konsekuensi matinya Trisakti dan Nawa Cita. Bagaimana ini Pak Jokowi? [ipe]

Komentar

 
x