Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 Oktober 2017 | 11:16 WIB

Bos DPR Ini Setuju Pungutan Top Up Uang Elektronik

Oleh : - | Senin, 25 September 2017 | 08:45 WIB
Bos DPR Ini Setuju Pungutan Top Up Uang Elektronik
Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan mendukung biaya pengisian ulang uang elektronik. Dan, cakupan program pembayaran non-tunai atau e-money diperluas hingga pelosok negeri.

"Saya mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari kebijakan itu. Agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah," kata Taufik di Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Pernyataan Taufik disampaikan terkait kebijakan Bank Indonesia (BI) tentang biaya isi saldo uang elektronik yang tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No19/10/PADG/2017 pada 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).

BI resmi menetapkan tarif maksimum pengisian saldo uang elektronik dengan cara off-us, atau lintas kanal pembayaran sebesar Rp1.500. Sedangkan cara on-us atau satu kanal, diatur dengan dua ketentuan yakni gratis dan bertarif maksimum Rp750.

Taufik mengingatkan, tujuan penerapan pembayaran non-tunai, mengarah pada efisiensi dan kepraktisan masyarakat dalam bertransaksi serta mengenalkan lebih jauh dengan perbankan nasional. "Pemerintah berkepentingan agar masyarakat ikut mendukung gerakan pembayaran non-tunai sehingga yang perlu dilakukan adalah memberikan insentif bagi masyarakat," ujar politisi PAN ini.

Taufik berharap, apabila insentif diberikan maka animo masyarakat untuk mendukung gerakan non-tunai semakin besar dan meluas sehingga berdampak positif bagi pembangunan. Berdasarkan data BI, jumlah uang elektronik yang beredar pada 2016 sebanyak 51,3 juta kartu. Dengan volume transaksi mencapai 683,2 juta kali, nilainya Rp7,1 triliun.

"Saya menilai kalau dukungan pemerintah maksimal dalam kebijakan tersebut maka diprediksi volume dan nilai transaksi dengan menggunakan uang elektronik bisa meningkat dua kali lipat," kata Taufik.

Dia mengakui bahwa pengenaan biaya transaksi itu untuk mengurangi biaya yang ditanggung pihak bank namun ada solusi lain yang bisa diambil sehingga tidak membebani masyarakat.

Taufik mencontohkan usulan beberapa pihak yaitu mengedepankan skema pembagian beban biaya investasi infrastruktur uang elektronik antara perbankan dengan operator jasa transportasi.

"Pemerintah juga perlu menjalin komunikasi yang intensif dengan DPR dan berbagai pihak agar kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat namun bisa tetap mendukung upaya perluasan dan pemerataan pembangunan," ujar Taufik. [tar]


Komentar

 
x