Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 07:47 WIB

BUMN: Tak Ada Proyek Pemerintah di Meikarta

Oleh : - | Selasa, 26 September 2017 | 02:05 WIB
BUMN: Tak Ada Proyek Pemerintah di Meikarta
Pembangunan Meikarta - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro memastikan jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta tidak akan melintasi proyek pembangunan Meikarta yang sedang berlangsung di kawasan Cikarang.

"Untuk LRT ini, stasiun paling ujung itu di Bekasi Timur, jadi jauh dari proyek Meikarta," kata Imam dalam rapat Panitia Kerja membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan RAPBN 2018 di Gedung DPR, Senin (25/9/2017).

Pernyataan Imam tersebut untuk menjawab pertanyaan anggota Badan Anggaran Iskandar Dzulkarnain Syaichu yang menanyakan kelanjutan proyek LRT yang selalu dikaitkan dengan proyek pembangunan Meikarta.

Imam kurang mengetahui penyebab pengembang proyek Meikarta selalu mempromosikan jalur LRT, karena transportasi massal kereta ringan ini dipastikan tidak melewati kawasan megaproyek tersebut.

"Proyek Meikarta tidak ada hubungannya dengan LRT ini. Saya tidak tahu kalau mereka mau membangun (rel LRT) untuk kompleksnya sendiri," ujar Imam.

Selain itu, Imam juga memastikan proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, tidak melewati kawasan properti itu.

"Untuk kereta cepat Jakarta Bandung, kami tidak ada 'plan' untuk stasiun Meikarta. Tidak ada stasiun untuk penumpang turun di sekitar Meikarta," katanya.

Dalam rapat Panitia Kerja tersebut, sejumlah anggota Badan Anggaran juga mempertanyakan Penyertaan Modal Negara bagi PT KAI sebesar Rp3,6 triliun guna pembangunan infrastruktur pada 2018.

Imam mengatakan tambahan PMN ini diberikan untuk menyelesaikan proyek pembangunan LRT Jakarta yang total memakan biaya sebesar Rp9 triliun.

Ia memastikan PMN untuk PT KAI ini tidak akan dimanfaatkan untuk proyek pembangunan kereta cepat yang investornya berasal dari swasta.

"PMN yang diberikan ini bagian dari keseluruhan 'equity' yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan LRT. Total Rp9 triliun, dengan Rp4 triliun sudah dalam APBN, Rp3,6 triliun dianggarkan ke 2018, dan Rp1,4 triliun sudah di Adhi Karya," kata Imam. [tar]

Komentar

 
x