Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 12:57 WIB

Rini Belum Baca Surat Penolakan Bos Freeport

Oleh : Uji Sukma Medianti | Senin, 2 Oktober 2017 | 16:45 WIB
Rini Belum Baca Surat Penolakan Bos Freeport
Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Bos Freeport McMoRan, Richard C Adkerson
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno bungkam saat ditanya soal beredarnya surat CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson yang menolak skema divestasi 51% saham. Ada apa ya?

Saat ditanya soal bocornya surat jawaban Freeport McMoRan atas opsi divestasi 51% saham, Bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, tak mau banyak suara. "Saya belum baca (surat CEO Freeport)," jelas Rini di Stasiun Pondok Cina, Depok, Senin (2/10/2017).

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan beredarnya surat Freeport McMoran yang merupakan induk perusahaan PT Freeport Indonesia (Freeport). Pasalnya, usai 'merasa menang' lantaran Freeport menyetujui divestasi 51% saham, muncul surat yang diduga ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Isinya, keberatan Adkerson untuk melakukan divestasi 51% saham melalui skema right issue.

Ya, dalam surat tertanggal 28 September 2017, pemerintah Indonesia menginginkan divestasi dilakukan melalui penerbitan saham baru (rights issue) oleh PT Freeport Indonesia yang dibeli pemerintah Indonesia.

Selaku President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson bilang, right issue akan menimbulkan over kapitalisasi dan tidak efisien. Selanjutnya, Freeport lebih setuju divestasi dilakukan melalui skema penjualan saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Di mana, Freeport McMoRan akan menggandeng mitra join venture.

Terkait permintaan pemerintah Indonesia tentang due diligence dan kemudahan mengakses data (PTFI), Adkerson mengatakan, Freeport sedang menyiapkan ruang data. "Kami melihat proposal 28 September sama sekali tidak sesuai dengan pendapat kami," papar Adkerson.

Masih kata Adkerson, Freeport Mc McMoRan siap berdiskusi atau bernegosiasi, namun bukan berarti bisa menyetujui keinginan pemerintah Indonesia. [fdl]

Komentar

 
x