Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 21:07 WIB

Freeport Melawan, Ini Respons Dua Menteri Jokowi

Oleh : Iwan purwantono | Senin, 2 Oktober 2017 | 16:55 WIB
Freeport Melawan, Ini Respons Dua Menteri Jokowi
Menteri ESDM Ignatius Jonan - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ada yang menarik terkait surat penolakan divestasi 51% dari Freeport McMoRan, induk PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM Ignatius Jonan merasa ini bukan urusannya. Lho?

Saat berada di Istana Presiden, Jakarta, Senin (2/9/2017), raut wajah Menteri Energi dan Sumber Daya Energi, Ignatius Jonan sontak berubah saat disodori pertanyaan seputar bocornya surat Freeport McMoRan itu.

Selanjutnya, mantan menteri perhubungan ini bilang: "Karena divestasi (PT Freeport Indonesia), arahan Presiden menugaskan Ibu Rini (Menteri BUMN). Bukan di saya," kata Jonan.

Jonan mengaku belum membaca surat penolakan dari Freeport yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Jadi alamatnya bukan ke Kementerian ESDM. Kalau ditembuskan ke KESDM, bisa jadi dialamatkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) KESDM.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno belum bisa banyak berkomentar. Alasannya klasik saja, belum membacanya. "Saya belum baca (surat CEO Freeport)," jelas Rini di Stasiun Pondok Cina, Depok, Senin (2/10/2017).


Surat Adkerson itu merupakan jawaban atas lima poin yang dimintakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia, Hadiyanto, mewakili pemerintah Indonesia.

Di mana, Freeport menolak keinginan kementerian keuangan terkait kewajiban divestasi 51% saham PTFI melalui skema right issue. Alasan Freeport, right issue tidak efisien dan menurunkan kapitalisasi PTFI.

Kedua, pemerintah mematok batas akhir divestasi 51% saham PTFI terlaksana paling lambat 31 Desember 2018. Pihak Freeport tidak mengakuinya lantaran berpegang dengan Kontrak Karya.

Ketiga, pemerintah Indonesia ingin valuasi saham divestasi dihitung berdasarkan manfaat usaha pertambangan sampai 2021. Namun Freeport menolak dan menginginkan nilai saham dihitung berdasarkan nilai pasar wajar dan nilai ekonomis sampai 2041.

Keempat, pemerintah Indonesia menyatakan harus memperoleh 51% dari total produksi dari seluruh wilayah yang termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun Freeport menolak dan menginginkan divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar dari bisnis saat ini hingga 2041.

Kelima, pemerintah Indonesia meminta Freeport segera menanggapi permintaan uji tuntas dari Kementerian BUMN termasuk kemudahan akses data. Untuk yang satu ini, Freeport memberi janji. Yakni sedang dipersiapkan. [ipe]

Komentar

 
x