Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 27 April 2018 | 15:18 WIB
 

BPK Endus Bau tak Sedap di Bagi Hasil Migas 2015

Oleh : - | Rabu, 4 Oktober 2017 | 00:09 WIB
BPK Endus Bau tak Sedap di Bagi Hasil Migas 2015
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebut adanya keganjilan dalam perhitungan bagi hasil migas 2015 di SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Korupsi?

"BPK masih menemukan adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2015 sebesar 956,04 juta dolar AS atau ekuivalen Rp12,73 triliun," ujar Moermahadi saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 dalam Sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Kata Moermahadi, BPK menemukan adanya 17 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), atau pemegang Working Interest (Partner), belum menyelesaikan kewajiban pajak sampai dengan 2015. Angkanya cukup besar yakni US$209,25 juta atau setara Rp2,78 triliun.

Pada semester I 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas tahun 2015 pada SKK Migas dan KKKS. Pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2015, serta realisasi penerimaan minyak dan gas bumi termasuk penerimaan perpajakan dan kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas menyimpulkan bahwa masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2015 dan masih ditemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas mengungkapkan 16 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi enam kelemahan sistem pengendalian intern dan 17 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15,52 triliun.

Selama proses pemeriksaan, KKKS telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan melakukan penyetoran kas negara senilai Rp3,34 miliar. [tar]

Komentar

 
x