Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 02:36 WIB

Setoran Freeport, Ini Kata Sri Mulyani dan BPK

Oleh : - | Kamis, 5 Oktober 2017 | 12:09 WIB
Setoran Freeport, Ini Kata Sri Mulyani dan BPK
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perundingan antara pemerintah dengan Freeport tetap mengedepankan adanya kepastian dari penerimaan negara.

"Untuk kepastian investasi dan penerimaan negara, Kemenkeu merupakan lead dan dalam hal ini kami melakukan formulasi berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Sri Mulyani mengatakan, dalam negosiasi tersebut pemerintah mengacu pada pasal 128 UU Minerba untuk perlakuan fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sedangkan pemerintah berpegang pada pasal 169 UU Minerba atas pungutan biaya lainnya seperti cukai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun pendapatan daerah yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU tersebut.

"Khusus untuk pasal 169 pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksudkan untuk kontrak karya tersebut adalah dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara yang harus lebih banyak," ujar Sri Mulyani.

Saat ini, kata Sri Mulyani, formulasi dari penerimaan negara tersebut sedang dalam diskusi lebih lanjut, karena pendapatan ini terdiri dari banyak detail seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti dan pajak daerah.

"Tidak ada hal yang sifatnya rahasia atau konsensi yang diberikan tidak hanya untuk satu perusahaan. Ini untuk seluruh perusahaan yang bergerak di Minerba yang memang diatur dalam berbagai macam rezim, mulai dari Kontrak Karya, PKP2B, kemudian ada yang hijrah menjadi IUP maupun IUPK," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Meski formulasi penerimaan negara bagi perusahaan tambang tersebut sedang dirumuskan, ia menegaskan potensi penerimaan dari sektor minerba ini harus lebih besar daripada periode terdahulu.

"Kita berharap ini tetap sesuai dengan semangat bahwa kepentingan RI adalah dari sisi penerimaan negara, bukan hanya satu item saja. Penerimaan negara itu harus lebih besar di rezim yang sekarang dibandingkan rezim sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Audit BPK Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) periode 2009-2015 sebesar US$445,96 juta, atau Rp6,02 triliun (kurs Rp13.500/US$).

Dalam sebuah diskusi di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (3/10/2017), auditor Utama IV BPK, Saiful Anwar Nasution menegaskan adanya potensi hilangnya penerimaan negara. Dia bilang, pemerintah melalui PP Nomor 45/2003 yang telah diubah menjadi PP Nomor 9/2012, menetapkan besaran tarif iuran tetap, royalti dan royalti tambahan.

Namun, PTFI masih menggunakan tarif yang tercantum dalam KK yang angkanya lebih rendah, serta tidak disesuaikan dengan tarif terbaru sesuai beleid anyar tersebut. Alhasil, melahirkan potensi kehilangan pendapatan dari PNBP tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 9/2012, tarif royalti tembaga ditetapkan sebesar 4%, emas 3,75%, perak 3,25%. Sedangkan dalam kontrak karya, tarif royalti tembaga 3,75%, emas 1%, dan perak 1%. "Menurut BPK, royalti itu harus sesuai dengan PP. Tapi itu sudah diperbaiki, hanya memperbaikinya terlambat. Di UU Nomor 4/2009 itu khan segera dengan PP, ini khan tidak," ujar Saiful.

Dalam hal ini, menemukan sejumlah permasalahan utamanya terkait pengendalian intern dalam KK PTFI, meliputi pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan itu. Dan, temuan BPK itu hanya menunjukkan potensi kerugian negara, belum sampai bersatus kerugian negara.

"Potensi itu bukan betul-betul kerugian secara material. Potensi itu apabila tidak melakukan sesuatu, itu bisa jadi kerugian. Jadi kami rekomendasinya tidak untuk menyetorkan terlebih dahulu, kami rekomendasinya untuk melakukan sesuatu dulu. Bila tidak dilakukan, itu baru disebut kerugian negara," ujar Syaiful. [tar]

Komentar

 
x