Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 12:37 WIB

Soal Pajak e-Commerce, Menkominfo Ngaku Dicuekin

Oleh : Muhammad Fadil Jailani | Jumat, 6 Oktober 2017 | 17:26 WIB
Soal Pajak e-Commerce, Menkominfo Ngaku Dicuekin
Menteri Kominfo Rudiantara - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah segera mengeluarkan aturan terkait penarikan pajak untuk bisnis jual beli online atau e-commerce. Jika tak ada halang rintangan, aturan tersebut meluncur pekan depan.

Namun jauh sebelum itu, ternyata Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak diajak bicara terkait pungutan pajak e-commerce tersebut, padahal sektor e-commerce merupakan ranah Kominfo.

"Kalau kebijakan di pajak ya pajak gitu loh. Itu aja," kata Menteri Kominfo Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/10/2017).

Yang pasti kata Rudiantara kementerianya tetap bergantung dengan road map (peta jalan) e-commerce yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kata dia para pelaku bisnis daring ini tak perlu khawatir terkait penetapan pajak ini.

"Ya kan kita ada peta jalan e-commerce yang mengkoordinir kantor kementerian koordinator perekonomian. Tenang aja," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan masih menggodok mekanisme pengenaan pajak bagi perusahaan startup ataupun e-commerce.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, tujuan dari mekanisme pengenaan pajak adalah untuk tetap mendorong perusahaan rintis tersebut semakin berkembang dan maju di era digital saat ini.

Menurut dia, perusahaan startup atau e-commerce yang memiliki penghasilan masih di bawah Rp 4,8 miliar/tahun tidak akan dikenakan pajak, atau masuk sebagai kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ditjen Pajak tentunya akan menjaga perusahaan berskala kecil tersebut agar tetap berkembang.

Lebih lanjut Yoga memastikan, tidak akan ada jenis pajak baru yang akan dikenakan bagi startup atau e-commerce, melainkan hanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Nantinya, Ditjen Pajak juga akan memberlakukan mekanisme pajak yang sama dengan perusahaan startup dan e-commerce di dalam ataupun luar negeri. Yoga memastikan, aturan mekanisme pengenaan pajak bagi perusahaan tersebut akan selesai dalam waktu dekat. [jin]

Komentar

 
x