Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 02:37 WIB

Alasan Kesenjangan Ekonomi, LSM Tolak ASEAN-UE

Oleh : - | Sabtu, 7 Oktober 2017 | 19:00 WIB
Alasan Kesenjangan Ekonomi, LSM Tolak ASEAN-UE
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik di Indonesia maupun Asia Tenggara menolak perdagangan bebas antara ASEAN dengan Uni Eropa.

Siaran pers LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) di Jakarta, Sabtu (7/10/2017), menyatakan, negosiasi perjanjian dagang yang sedang dilakukan antara Uni Eropa dan ASEAN adalah langkah yang salah.

Hal tersebut, lanjut IGJ, bakal memperbesar jurang ketimpangan dan mendegradasi hak-hak masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Selain IGJ, rilis itu juga ditandatangani oleh jaringan LSM yang tergabung dalam EU-ASEAN Network yang terdiri atas Focus on the Global South, FTA Watch-Thailand, Monitoring Sustainability of Globalization (MSN), Trade Justuce Pilipinas, dan IGJ.

Mereka mengingatkan bahwa penundaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-UE pada 2009 lalu karena pihak UE menginginkan perjanjian perdagangan bebas yang baru yang lebih ambisius dan komprehensif.

Rencana ambisius, menurut LSM, mencakup sejumlah klausul yang mengakibatkan korporasi dapat menuntut pemerintah melalui peradilan pihak ketiga, dan regulasi yang dapat mempersulit warga untuk memperoleh akses kepada obat-obatan yang harganya terjangkau.

Untuk itu, EU-ASEAN Network menginginkan dalam pembahasan perjanjian perdagangan itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus bekerja bersama-sama untuk bernegosiasi dengan mengutamakan kepentingan kalangan masyarakat termiskin dan termarjinalkan di berbagai sektor.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa untuk mengeluarkan isu sawit dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (CEPA).

Manager Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono di Jakarta, Jumat (15/9), mengatakan bahwa persoalan sawit harus dikeluarkan dari ruang perundingan, karena isu tersebut harus didudukkan dalam konteks kemanusiaan, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia dalam rantai pengelolaan perkebunan sawit dari hulu hingga hilir di Indonesia.

Menurut dia, penyelesaian terhadap persoalan sawit tidak akan bisa diselesaikan melalui perdagangan antara Indonesia dan EU di bawah CEPA, justru perjanjian perdagangan dan investasi akan lebih memperparah kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah mendorong penyelesaian perjanjian kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral guna meningkatkan kinerja ekspor Indonesia khususnya sektor nonmigas yang pada tahun 2017 ditargetkan naik 5,6 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (6/9), mengatakan bahwa Indonesia saat ini berupaya untuk segera menyelesaikan sebanyak 16 perjanjian, dimana empat diantaranya bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Tercatat, empat perjanjian tersebut adalah Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Iran, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), European Free Trade Association (EFTA) CEPA dan kerja sama bilateral dengan Chile termasuk Peru. [tar]

Komentar

 
x