Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:32 WIB

Kartu Tani Hindari Salah Sasaran Subsidi Pupuk

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 12 Oktober 2017 | 00:29 WIB
Kartu Tani Hindari Salah Sasaran Subsidi Pupuk
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji rencana transformasi subsidi pupuk menjadi subsidi langsung kepada petani.

Program subsidi langsung ini ditempuh melalui Kartu Tani. Guna memastikan subsidinya sudah tepat sasaran. "Hari ini, kita bahas mengenai transformasi subsidi pupuk, kita akan bahas sudah sampai mana capaiannya di Pulau Jawa," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution saat rapat membahas Kartu Tani dalam Rangka Subsidi Pupuk, Jakarta, Rabu malam (11/10/2017).

Penggunaan Kartu Tani, kata Darmin, untuk meminimalisir penyalahgunaan pupuk. Selain itu, melalui kartu, penyerapan dan distribusi pupuk dapat terpantau.

Ada 3 bank pelat merah atau BUMN yang ditunjuk sebagai penerbit Kartu Tani. Yaitu BRI untuk Banten, Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bank Mandiri untuk Jawa Barat, dan Bank BNI untuk Jawa Timur.

Adapun progress Kartu Tani di Pulau Jawa per akhir September 2017 sudah mencapai 97%. Hadir dalam rapat antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk wakil dari bank-bank.

Rini melaporkan, bentuk implementasi yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian yakni pendistribusian Kartu Tani sebagai media penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Ciamis.

"Ke depan kita akan mengintegrasikan kartu tani yang didistribusikan dengan program kewirausahaan pertanian, penyaluran KUR, dan asuransi pertanian," tambah Rini.

Implementasi kartu tani diharapkan dapat memperbaiki database petani agar menjadi lebih akurat dan terintegrasi. Serta, mengetahui informasi luas lahan pertanian per wilayah dan menetapkan kebijakan berdasarkan perkiraan hasil panen.

Sementara itu, terdapat 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kartu tani yaitu payung hukum, penyuluhan pertanian, perluasan kartu tani, koordinasi antar bank pelaksana, dan phase out subsidi pupuk.

Di akhir rapat Menko Darmin mengatakan bahwa akan segera disiapkan Inpres dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait payung hukum Kartu Tani. [ipe]

Komentar

 
x