Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 02:35 WIB

Jalan Terjal Menuju Divestasi Saham Freeport

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 12 Oktober 2017 | 03:09 WIB
Jalan Terjal Menuju Divestasi Saham Freeport
CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson. - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Beberapa waktu lalu, beredar surat dari CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson. Isinya, menolak divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) berskema right issue.

Surat tertanggal 28 September 2017 tersebut ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto. Dalam suratnya, Freeport menyampaikan keberatan terhadap skema divestasi saham yang diusulkan pemerintah.

Terkait keberatan itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa pemerintah masih bernegosiasi dengan Freeport. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar divestasi 51% saham Freeport bisa berjalan mulus.

"Sekarang ini lagi kepastian investasi, itu sekarang di kementerian keuangan mengenai perpajakannya yang dipusat maupun pungutan-pungutan yang ada di daerah," kata Rini saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Rabu (11/10/2017).

Tak hanya soal pajak, kata Rini, jalan terjal mencaplok saham Freeport juga dari sisi divestasinya sendiri. Di mana, pemerintah Indonesia dan Freeport masih mencari-cari jalan terbaik.

Dan, Rini menargetkan, paling lambat proses negosiasinya kelar pada awal kuartal 2019. "Memang proses divestasinya sendiri kami menekankan proses divestasi ini harus selesai kuartal pertama 2019 dan cara perhitungan nilai dan tambahan share holders agreement-nya harus bagaimanana," kata Rini. "Kita sedang mengevaluasi bagaimana kita mengkalkulasi nilai dari freeport itu sendiri. Udah yah pokoknya masih dalam tahap negosiasi," kata Rini.

Sebagai informasi, Freeport tak setuju jika valuasi saham dilakukan dengan menghitung manfaat kegiatan usaha pertambangan hanya sampai 2021, seperti yang diusulkan Kemenkeu.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) menyatakan, divestasi 51% saham harus berdasarkan transaksi yang mencerminkan nilai wajar bisnis sampai 2041. Selain itu, Freeport ingin tetap mempertahankan kontrol manajemen serta tata kelola.

Menurut Freeport, Kontrak Karya (KK) telah menjamin hak sampai 2041, maka tidak adil kalau pemerintah hanya menghitung manfaat yang diperoleh Freeport sampai 2021 saja.

Freeport berpegang pada Pasal 31 KK, yang menurut penafsiran mereka menjamin haknya hingga 2041. jadi, memang benar-benar terjal jalan menuju divestasi saham Freeport. [ipe]

Komentar

 
x