Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:28 WIB

Nawa Cita Jokowi Dalam Ancaman Neolib?

Oleh : Herdi Sahrassad | Kamis, 12 Oktober 2017 | 04:29 WIB
Nawa Cita Jokowi Dalam Ancaman Neolib?
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Semangat Presiden Joko Widodo mewujudkan Nawa Cita dengan spirit Trisakti dan Berdikari, harus berhadapan dengan tumpukan utang. Ini membahayakan stabilitas moneter.

Apa yang terjadi saat ini? Ada ketergantungan pada utang luar negeri atau asing yang meninggi. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, kebijakan rezim Jokowi memasang defisit anggaran di APBN-Perubahan 2017 di angka 2,92%.

Angka defisit itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah keuangan di Indonesia. Tepatnya, setelah ada UU Keuangan Negara Tahun 2003.

Kondisi ini, bisa dimaknai bahwa risiko dari pengelolaan fiskal membesar. Apalagi, penyebab utamanya adalah tambahan belanja yang cukup besar. Sementara penerimaan negara semakin cekak yang melahirkan shortfall tinggi. "Padahal sudah dilakukan tax amnesty," ujar Bhima.

Selama tiga tahun era Jokowi ini, jumlah utang luar negeri terus menumpuk hingga lebih dari Rp1.000 triliun. Per Juni 2017, jumlahnya mencapai Rp3.706,52 triliun.

Angka itu naik Rp34,19 triliun dari Mei 2017 yang berada di posisi Rp3.673,33 triliun. Memasuki tahun politik, pemerintah menambah subsidi energi. Hal ini semakin memberatkan anggaran.

Realisasi belanja subsidi energi sampai Mei 2017, sudah 41,8%. Untuk BBM bersubsidi 51,9%. Sementara, realisasi penerimaan baru mencapai 33,8% dari target Rp1.748.9 triliun, berdasar APBN 2017.

Sehingga, risiko shortfall bakal cukup besar di tahun ini. Jangan heran kalau defisit bisa sampai 2,92%. "Maka, opsi pemerintah untuk menekan defisit, ya menambah utang secara agresif. Termasuk lewat Surat Berharga Negara (SBN) berbentuk rupiah atau valas," terang Bhima.

Namun, opsi penambahan utang yang agresif itu, justru bakal menjadi persoalan baru. Apalagi, realisasi pembiayaan utang sudah mencapai 58,9%, per Mei 2017.

Ingat, agresivitas berutang jelas beresiko bagi perekonomian. Selain beban cicilan, adapula resiko crowding out, alias perebutan dana di pasar. "Dampaknya, perbankan yang paling terkena, bunga kredit sulit turun dan likuiditas mengetat," jelas Bhima.

Sepertinya, agresivitas utang akan berlanjut hingga 2019. Jangan heran apabila outlook 2019, rasio utang bakal merambat naik hingga di atas 32%. "Jadi, kalau pemerintah klaim itubahwa rasio utang masih aman di bawah 30%, itu cuma tahun ini aja," ucap Bhima.

Sejatinya, bukan cuma rasio utang saja yang menjadi permasalahan. Ihwal penggunaan utang berpotensi menjadi masalah baru. Klaim bahwa utang untuk kegiatan produktif menjadi sangat lemah logikanya. Termasuk pandangan utang diperlukan untuk memoles infrastruktur.

Faktanya, realisasi belanja modal selama dua tahun terakhir ini, hanya 78-80%. Dan, penggunaan utang terbukti kurang efisien. Lantaran, dana Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) masih di atas Rp24 triliun

Masih terkait urusan utang, seorang ahli financial economics dari kampus ternama, Ivy League, Amerika Serikat (AS), mengungkapkan adanya BUMN yang berpotensi bankrut. Lantaran
memiliki beban utang sebesar Rp299 triliun.

Selain BUMN penghasil setrum itu, terdapat 3 bank pelat merah bakal tertimpa persoalan keuangan. Kabarnya, pemerintah China (Tiongkok) berpeluang menguasai ketiganya, karena terjerat proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Waduh gawat kalau benar terjadi.

Menanggapi hal itu, ekonom sekaligus tehnokrat senior, Rizal Ramli setuju. Bahwa risiko pemerintah sangat tinggi karena utang yang bertumpuk-tumpuk.

Sedangkan penilaian intelijen ekonomi itu, menurut hematnya, terlalu dramatis."Its true that the risk is higher. But the intelligents assesment is too dramatic, kata Rizal.

Namun, RR sapaan akrabnya, mengakui bahwa ekonomi saat ini, terasa rapuh, rentan dan terancam stagnan. Semuanya akibat praktik neoliberalisme dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.

Mantan Menko Kemaritiman ini mengingatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, bahwa defisit transaksi berjalan (currents accounts) terus melebar.

Catatan Rizal pada Februari 2017, defisit transaksi berjalan sebesar US$1,8 miliar. Selanjutnya Mei 2017, melompat menjadi US$2,4 miliar. Dan, defisit transaksi berjalan Agustus 2017 meningkat tajam ke level US$5 miliar.

RR mengingatkan, defisit transaksi berjalan yang terus melebar, sementara pertumbuhan impor melambat (pertumbuhan impor per Agustus 2017 mencapai 8,9% secara yoy) ketimbang ekspor (pertumbuhan ekspor per Agustus 2017 mencapai 19,2% secara yoy).

"Maka dapat dikatakan akan ada tekanan terhadap kurs Rupiah karena net payment service yang besar. Rupiah yang melemah bukan hanya faktor global, yang selalu dijadikan kambing hitam, tetapi juga karena kelemahan domestik," papar mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman wahid itu.

Di dalam negeri, pajak kelas menengah ke bawah, diuber dan digenjot Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ironisnya, pajak untuk Freeport (asing) malah diturunkan. Jelas ini tidak adil dan kental neoliberalisme.

Jadi, beban utang yang terlalu tinggi, tentu tak bagus buat pemerintahan Joko Widodo. Sebagai kawan, pandangan kritis RR ini, tentunya perlu digarisbawahi.

Jangan sampai defisit transaksi berjalan terus melebar, nilai tukar rupiah semakin melemah, serta pelambatan ekonomi berlanjut. Bisa jadi ini pertanda bahwa Tim Ekonomi Presiden Joko bukanlah The Dream team yang tangguh dan kredibel. [ipe]

Komentar

 
Embed Widget

x