Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 04:43 WIB

Bukalapak: Kok Jualan di Instragram Bebas Pajak?

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 12 Oktober 2017 | 16:07 WIB
Bukalapak: Kok Jualan di Instragram Bebas Pajak?
Pemilik atau bos dari brand Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mengeluarkan aturan mengenai perpajakan yang ditujukan kepada industri e-commerce. Namun, sebelum menerapkan kebijakan tersebut para pelaku bisnis ini ingin adanya kesetaraan dalam aturan tersebut.

Hal tersebut dikatakan pemilik atau bos dari brand Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid dalam sebuah diskusi bertajuk potensi e-commerce di JIexpo Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Fajrin mengungkapkan saat ini justru transaksi bisnis online terbesar bukan pada portal belanja online, melainkan pada media sosial (medsos) seperti Facebook dan Instagram.

"Yang paling gede bukan Bukalapak dan teman-teman e-commerce lain, tapi yang paling gede itu yang jualan di Instagram (IG) dan Facebook (FB)," kata Fajrin.

Fajrin mengungkapkan para pelaku bisnis ini bukan berarti tidak ingin membayar pajak kepada pemerintah, namun dia menginginkan adanya kesetaraan dengan pelaku bisnis sesama online. Maka dari itu, kata dia, pemerintah harus membuat sistem, teknologi dan aturan yang baik.

"Sehingga yang dikhawatirkan pemain dan asosiasi e-commerce, kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi eksodus, jualan di Instagram saja lah. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya, mending saya jualan di Facebook dan Instagram karena itu enggak terkontrol, enggak terkejar. Itu justru enggak bisa terjangkau, malahan sama aturan," keluhnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan masih menggodok mekanisme pengenaan pajak bagi perusahaan startup ataupun e-commerce. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, tujuan dari mekanisme pengenaan pajak adalah untuk tetap mendorong perusahaan rintis tersebut semakin berkembang dan maju di era digital saat ini.

Menurutnya, perusahaan startup atau e-commerce yang memiliki penghasilan masih di bawah Rp4,8 miliar/tahun tidak akan dikenakan pajak, atau masuk sebagai kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ditjen Pajak tentunya akan menjaga perusahaan berskala kecil tersebut agar tetap berkembang.

Lebih lanjut Yoga memastikan, tidak akan ada jenis pajak baru yang akan dikenakan bagi startup atau e-commerce, melainkan hanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Nantinya, Ditjen Pajak juga akan memberlakukan mekanisme pajak yang sama dengan perusahaan startup dan e-commerce di dalam ataupun luar negeri. Yoga memastikan, aturan mekanisme pengenaan pajak bagi perusahaan tersebut akan selesai dalam waktu dekat.

Komentar

 
Embed Widget

x