Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 09:10 WIB

3 Tahun Jokowi-JK

Pemerintah Jangan Boros

Oleh : Mohammad Fadil Djailani | Rabu, 18 Oktober 2017 | 11:36 WIB
Pemerintah Jangan Boros
Presiden Joko Widodo dna Wakil Presiden Jusuf Kalla - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai terlalu boros dalam mengelola anggaran negara, pasalnya saat ini utang negara makin bengkak saja, per Agustus 2017 posisi utang Indonesia telah mencapai Rp3.825,79 triliun.

Direktur Program Indef, Berly Martawardaya menilai pemerintah perlu hati-hati dalam mengelola anggaran negara, setidaknya ada 3 sektor yang menurut Berly bisa menjadi beban negara, pertama pembangunan infrastruktur, kedua subsidi yang tak tepat sasaran, dan yang ketiga adalah dana transfer daerah.

"Belanja harus efisien kalau tidak dampaknya multiflier effect ke ekonomi," kata Berly dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2017).

Berly memaparkan yang pertama adalah inefisiensi negara bisa terjadi pada program infastruktur yang masif, Berly meminta pemerintah hati-hati dalam hal satu ini, lantaran hampir sebagian besar utang yang dipinjam negara untuk membangun infrastruktur.

"Infastruktur memang prioritas tapi juga harus hati-hati. Harus dihitung hitung keuangan negara dan kondisi ekonomi tahun depan, peran swasta harus ditingkatkan jangan hanya menggandalkan APBN," katanya.

Kedua kata pria lulusan Universitas Indonesia (UI) ini adalah sektor subsidi yang bisa memboroskan anggaran negara, terutama dalam pemberian subsidi bagi LPG, dimana saat ini LPG subsidi tersebut dijual secara bebas, sehingga tidak tepat sasaran.

"LPG (Subsidi) agak kemungkinan bocornya tinggi bisa dibeli dimana saja, siapa saja, anggaran yang potensi boros mencapai Rp7 triliun," katanya.

Dan yang terkahir adalah soal dana transfer daerah yang mencapai Rp300 triliun, potensi pemborosan bisa terjadi karena ketidakefisienan pemerintah dan aparatur daerah dalam mengelola anggaran dari pemerintah pusat.

"Dana transfer daerah ini lebih besar dari anggaran kementerian dan lembaga, ini harus hati-hati juga dalam mengelolanya, harus efsien," katanya. [jin]

Komentar

 
x