Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 00:57 WIB

Rencana Kerja Dicabut, RAPP Siap Berunding

Oleh : - | Kamis, 19 Oktober 2017 | 19:54 WIB
Rencana Kerja Dicabut, RAPP Siap Berunding
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Terkait keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membatalkan persetujuan rencana kerja, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) siap mematuhinya. Meski perusahaan tekor besar.

"Manajemen menyatakan penyesalan dengan adanya keputusan pemerintah tersebut. Namun bagaimanapun juga kami menghormati dan akan terus melakukan konsultasi," kata Agung di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Sekedar mengingatkan saja, Menteri LHK Siti Nurbaya mengeluarkan surat pembatalan atas Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.93/VI BHUT/2013 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun, periode 2010-2019 atas nama PT RAPP.

Dengan keluarnya surat pembatalan tersebut, otomatis Rencana Kerja Usaha (RKU) RAPP tidak berlaku dan operasional perusahaan harus dihentikan.

Masih kata Agung, perusahaan pada 28 September 2017 menerima surat peringatan pertama. Selanjutnya surat peringatan kedua pada 6 Oktober 2017, dan surat peringatan RKU pada 17 Oktober 2017. "Kami sudah dan terus berupaya untuk konsultasi dengan kementerian untuk mencari solusi terbaik agar operasional perusahaan normal lagi," katanya.

Agung bilang, pembatalan izin operasional dari Menteri Siti ini, berdampak. Kerugian dalam jumlah besar harus ditanggung lantaran besarnya investasi.

Saat ini, investasi RAPP bernilai Rp85 triliun. Perusahaan tengah membangun hilirisasi industri pulp yang menghasilkan kertas dan rayon bahan baku tekstil, nilai investasinya Rp15 triliun. Total jenderal nilai investasinya mencapai Rp100 triliun.

Dikatakan, perusahaan berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa negara sebesar US$1,5 miliar, atau setara Rp20 triliun per tahun.

Untuk saat ini, kata Agung, RAPP masih optimis bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Mengingat, banyak dampak negatif jika operasional perusahaan berhenti.

Apalagi menyangkut nasih 4.600 karyawan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan transpor dirumahkan secara bertahap. sebanyak 1.300 karyawan pabrik berpotensi dirumahkan dalam beberapa minggu ke depan, serta pemutusan kontrak kerja sama dengan mitra pemasok yang secara total memiliki lebih dari 10.200 karyawan. [tar]

Komentar

 
x