Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 27 Mei 2018 | 20:38 WIB
 

Aspek Yakin GNNT Bakal Berujung PHK

Oleh : - | Senin, 23 Oktober 2017 | 15:53 WIB
Aspek Yakin GNNT Bakal Berujung PHK
Presiden (Ketua Umum) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Mirah Sumirat - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden (Ketua Umum) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Mirah Sumirat tetap merasa yakin bahwa Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) akan mengakibatkan sekitar 9.000 karyawan tol akan di PHK sekalipun kementerian ketenagakerjaan menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja.

"Saya tetap yakin akan ada PHK," kata Mira di Jakarta, Senin (23/10/2017) pada acara seminar bertema "Dampak Transaksi Nontunai terhadap Potensi PHK dan Kerugian Konsumen" yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Antara.

Gerakan Nasional Nontunai adalah proyek dimana pemerintah mulai 31 Oktober 2017 akan mewajibkan semua transaksi di jalan tol tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan dengan uang elektronik (E-Toll). Dengan sistem ini, maka ribuan penjaga gerbang pintu tol terkena dampaknya.

Ia memperkirakan dari sekitar 10.000 pekerja di pintu gerbang tol, hanya sekitar 900 yang dipekerjaan kembali sehingga sekitar 9.000 harus di putus kontrak kerjanya.

Ketika mengomentari GNNT, Mira menegaskan serikat-serikat pekerja tidak menentang pemanfaatan teknologi canggih dalam sistem pembayaran di jalan tol. Namun, mereka menentang jika dengan teknologi itu sampai mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaan.

Ia mengingatkan, kalaupun terjadi kemacetan saat mobil memasuki gerbang tol maka hal itu bukan disebabkan oleh pembayaran tunai, dicontohkannya jumlah kendaraan yang terlalu banyak dan truk-truk besar dengan kecepatan 20 kilometer/jam, maka arus lalu lintas menjadi lambat.

Mira mengungkapkan para pekerja jalan tol yang seharusnya bertugas selama delapan jam, maka kini hanya satu jam, dan itu pun tinggal menunggu pemutusan hubungan kerja.

"Pekerja yang harusnya kerja selama delapan jam, sekarang hanya satu jam. karena adanya gardu tol otomatis dan pegawai bisa di PHK kapan saja, tinggal menunggu waktu keputusan selama tiga bulan," katanya.

Ia mengatakan, para pekerja hanya diberi alternatif untuk menjual kartu elektronik di gardu tol. Jika tidak mau berjualan, maka akan diberikan sanksi dan mendapat surat berita acara lalu mendapat panggilan dari pihak manajemen.

Uji materi Sementara itu, pengamat transportasi, Tigor Nainggolan, jika para pekerja merasa berkeberatan terhadap diberlakukannya transaksi nontunai, maka mereka bisa mengajukan uji materi (judicial review) kepada Mahkamah Agung.

"Kita jangan hanya duduk di ruang seperti ini, tapi harus mengajukan uji materi," kata Tigor.

Ia berpendapat keputusan tentang pelaksanaan transaksi nontunai bertentangan undang-undang tentang mata uang, sehingga seharusnya peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tunduk kepada undang-undang yang posisi hukumnya lebih tinggi.

Tigor tetap berpendapat uang elektronik itu bertentangan dengan undang-undang mata uang sehingga bisa disebut sebagai uang ilegal karena tidak menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran.

Ia mengingatkan, di Amerika saja ada pemberlakuan pembayaran nontunai dan juga masih bisa dilakukan secara tunai.

Menurut dia, konsumen di Indonesia dan di Amerika memiliki hak yang sama dalam melakukan pembayaran.

"Kami hanya minta kejelasan, bukan melawan," kataya.

Hal itu dinyatakannya agar pejabat pemerintah tidak memiliki kesan terjadi perlawanan terhadap pembayaran nontunai ini. [tar]

Komentar

 
x