Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 06:08 WIB

3 tahun Jokowi-JK

Monopoli Izin Importasi Garam Masih Subur

Oleh : - | Selasa, 24 Oktober 2017 | 01:39 WIB
Monopoli Izin Importasi Garam Masih Subur
(Foto: inilahcom/ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menantang pemerintah menghentikan monopoli importasi garam.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi, mengatakan, ketimbang menghentikan impor garam, pemerintah sebaiknya menghentikan monopoli atas izin impornya.

Hizkia mengingatkan kasus penyalahgunaan izin impor yang menimpa Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono, beberapa waktu yang lalu. Kejadian tersebut menunjukkan adanya praktik monopoli yang identik dengan penyalahgunaan wewenang.

"Kebijakan penghentian impor garam sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini akan memberatkan warga dan industri kecil untuk mendapatkan garam berkualitas dengan harga terjangkau," ucap Hizkia di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Ia berpendapat bahwa dengan menghilangkan monopoli atas izin impor, pemerintah berarti peduli terhadap kebutuhan masyarakat banyak.

Terkait swasembada garam yang ditargetkan tercapai pada 2020, Hizkia mengatakan hal tersebut tidak akan bisa dicapai dalam waktu dekat.

Hal tersebut, lanjutnya, karena rencana ekstensifikasi lahan di sejumlah sentra penghasil garam seluas puluhan ribu meter persegi dianggap mustahil karena kini Indonesia justru mulai kekurangan lahan untuk pertanian.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pada 2020, Indonesia tak lagi mengimpor garam. Karena pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produksi garam nasional.

Luhut menjelaskan, salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah ekstensifikasi lahan garam di sejumlah lokasi, termasuk NTT yang berpotensi menjadi salah satu sentra garam nasional.

Kata dia, lahan garam di Indonesia sangatlah luas, tak kurang dari 30 ribu hektar. itu sudah termasuk lahan milik rakyat. "Sayangnya, PT Garam yang juga mengelola ribuan lahan garam itu tidak memaksimalkan lahan tersebut dengan menggandeng swasta," paparnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menginginkan faktor anomali cuaca jangan menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor garam.

"Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca," kata Susan Herawati.

Menurut dia, salah satu hal mengapa sektor garam nasional tidak berkembang adalah karena kegiatan impor menjadi mudah dan murah untuk dilakukan sewaktu-waktu.

Ia menyatakan, setidaknya sejak tahun 1990 impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton dengan total nilai hingga lebih dari US$16 juta. [tar]

Komentar

 
x