Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 20:55 WIB

Sengketa Lahan Gili Trawangan Ditindaklanjuti

Oleh : - | Selasa, 24 Oktober 2017 | 11:45 WIB
Sengketa Lahan Gili Trawangan Ditindaklanjuti
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Mataram - Perebutan lahan di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan dua pengusaha daerah, ditindaklanjuti dengan peninjauan lahan.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (23/10/2017), majelis hakim memutuskan untuk meninjau lokasi sengketa antara dua pengusaha yakni Prajadi Agus Winaktu melawan Adi Nugroho.

Yapi, Ketua Majelis Hakim, mengatakan, pemeriksaan langsung di lokasi sengketa dilakukan pada 27 Oktober 2017. "Kita perlu tahu, apakah memang ada objek yang disengketakan ini atau tidak. Nanti kita sama-sama lihat di Trawangan, kata Yapi.

Berdasarkan keterangan saksi ahli Nindyo Pramono, mediasi bisa dilakukan agar perkara perdata tidak berlanjut ke pengadilan. Mediasi disebutnya diwakilkan kepada pengacara masing-masing pihak.

"Yang penting pesannya (message) itu sampai. Ternyata hasilnya ditolak. Memang kalau mediasi gagal ya perkara dilanjutkan. Boleh dihadiri oleh pihak yang tidak bersengketa. Saya tidak melihat ada larangan untuk itu," papar Nindyo menanggapi pertanyaan dari penasehat hukum penggugat.

Menurut Nindyo yang menjabat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) ini, mediator harus bisa menjaga netralitas dalam proses mediasi.

Selain itu, saksi ahli mengatakan, perjanjian kerja sama No 81, tanggal 23 Desember 2010, antara Prajadi Agus Winaktu dengan Adi Nugroho harus dipisahkan dengan perjanjian jual beli tanah. Jika tidak dipisahkan, konsekuensi malah membingungkan. "Kalau dipahami seperti itu, baru clear masalahnya, ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika ada dua orang melakukan kerja sama dengan meneluarkan modal yang nominalnya sama untuk membeli tanah. Maka, kerja sama itu disebut dengan persetujuan (maatschap).

"Kalau tidak dijadikan satu. Nanti orang akan bingung. Kalau tidak dijadikan boleh saja sebenarnya. Tapi dalam perjanjian kerja sama disebutkan. Objek tanah dibeli atas nama siapa. Sebenarnya itu sudah selesai," papar Nindyo.

Kenapa harus dipisahkan? kata Nindyo, ada perjanjian kerja sama yang teorinya adalah Maatschap, sesuai pasal 1618 KUHPerdata. Ada pula perjanjian jual beli tanah. Di mana, jual beli tanah menjadi tujuan perjanjian kerja sama yang dibuat kedua belah pihak. "Jika itu, misalnya, disangkal oleh orang lain. Tentu pihak-pihak ini tidak akan membeli," lanjutnya.

Sementara itu, penasehat hukum tergugat, Aloysius Gonzaga bilang, apa yang disampaikan saksi ahli, sangatlah teoritik dan normatif. Tidak pas apabila dikaitkan dengan fakta yang ada.

"Faktanya adalah memang ada pernjanjian antara Prajakti Agus Winaktu dengan Adi Nugroho untuk membeli tanah. Tapi, disini-kan penjualnya tidak dilibatkan. Jadi mana tahu dia (PT WAH) dibeli oleh dua pihak ini. Itu kan hak dari pemilik untuk menjual kepada pembeli, katanya. [tar]

Komentar

 
x