Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Januari 2018 | 17:08 WIB
 

Kementan Ingin HET Beras Sejahterakan Petani

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 26 Oktober 2017 | 14:27 WIB
Kementan Ingin HET Beras Sejahterakan Petani
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Karawang - Pemerintah melakukan deregulasi tata niaga beras yang berkeadilan di antara petani sebagai produsen, para pelaku usaha perberasan dan konsumen.

Langkah pemerintah tertuang dalam Permendag 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan HET Beras. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan khususnya beras secara nasional.

"Pemerintah memandang penting upaya untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan sebagai bagian dalam pembangunan ketahanan pangan," kata Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Riwantoro dalam Sosialisasi HET Beras dan Mutu Beras di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017).

Kata Riwantoro, dalam tiga tahun terakhir, berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pengendalian harga pangan secara signifikan telah menunjukkan keberhasilan, seiring dengan menurunnya pengaruh komponen bahan pangan terhadap inflasi.

"Berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," katanya.

Riwantoro mengatakan dalam UU tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat," ujarnya.

Kata dia, sebagai komoditas pangan pokok utama di Indonesia, beras mempunyai kedudukan yang sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat.

"Dalam hal ini, kenaikan harga beras di Indonesia bukan disebabkan oleh rendahnya produksi pertanian," ujarnya.

Kata dia, berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi padi telah berhasil menciptakan kondisi surplus beras pada 3 tahun terakhir ini. Namun demikian, meskipun produksi beras jauh lebih besar dari pada kebutuhan, harga beras di masyarakat tidak pernah menunjukkan adanya penurunan.

"Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai pengaruh yang besar terhadap harga beras," katanya.

Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi tersebut, pemerintah berkepentingan untuk kembali menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. [hid]

Komentar

 
x