Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 11 Desember 2017 | 20:23 WIB
Hightlight News

DFW: KUR Perikanan Kurang Diperhatikan Negara

Oleh : - | Senin, 30 Oktober 2017 | 08:09 WIB
DFW: KUR Perikanan Kurang Diperhatikan Negara
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perikanan, perlu digenjot habis-habisan. Saat ini, penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan dan pertanian.

"Sektor perikanan tumbuh secara perlahan karena sejumlah kendala implementasi. Pemerintah perlu lebih mendorong peningkatan realisasi KUR perikanan sebab usaha perikanan membutuhkan stimulus pembiayaan agar tumbuh dan berkembang lebih cepat," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW), M Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu (29/10/2017).

Abdi mengingatkan, ada realisasi KUR sektor perikanan pada 2017, meningkat 1,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa prospek dan kelayakan usaha sektor perikanan, makin diminati masyarakat dan menarik pembiayaan pihak perbankan.

Dia mengungkapkan realisasi KUR perikanan saampai akhir September 2017 mencapai angka Rp1,19 triliun dari total realisasi KUR sebesar Rp69,9 triliun.

Angka realisasi tersebut, lanjutnya, diharapkan masih bisa meningkat sebab masih ada waktu tiga bulan bagi perbankan untuk menyalurkan KUR ke sektor perikanan.

Ia mengingatkan realisasi KUR sektor perikanan jauh tertinggal dibandingkan sektor pertanian, perkebuhan dan perhutanan yang telah mencapai angka 16,53 triliun, atau 23,53% dari total realisasi KUR tahun 2017.

"Ada empat kendala utama penyerapan KUR perikanan sehingga tertinggal dar sektor lain yaitu soal prosedur yang berbelit, kendala legalitas usaha, anggunan dan lemahnya pendampingan kelompok," kata Abdi.

Selain itu, ujar dia, tantangan KUR sektor perikanan adalah bagaimana agar skim KUR harus betul-betul cocok dengan waktu operasi dan masa tidak melaut atau panen oleh nelayan dan pembudidaya ikan.

Berkaitan dengan legalitas usaha, lanjutnya, rata-rata usaha perikanan belum dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan sistem perizinan "online" atau daring untuk kegiatan usaha perikanan budi daya yang dinamakan "Akubisa" atau aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur.

"Layanan perizinan online Akubisa ini merupakan bagian upaya KKP dalam melakukan reformasi perizinan dari awalnya yang dilakukan secara manual atau paper-based ke arah yang berbasis online," kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto dalam peresmian aplikasi Akubisa di Tangerang, Banten, Senin (23/10).

Menurut Slamet Soebjakto, aplikasi tersebut bakal lebih meningkatkan kualitas layanan terutama ketepatan dan efisiensi waktu layanan, sebagai upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Apalagi, Dirjen Perikanan Budidaya KKP itu mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo selalu menegaskan pentingnya memutus rantai perizinan untuk mewujudkan iklim usaha dan investasi yang positif.

Slamet menambahkan bahwa layanan perizinan online Akubisa diharapkan akan menjadi titik tolak dalam memberikan pelayanan perizinan usaha yang lebih terkontrol, terpantau, cepat, tepat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk saat ini, ujar dia, Akubisa akan digunakan untuk melayani tiga aktvitas perizinan yaitu Izin Pemasukan Ikan Hidup (SIAPIH), Surat Izin Pengangkutan Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan (SIKPI), dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM). [tar]

0 Komentar

Kirim Komentar


Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

Embed Widget
x