Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 17:06 WIB

3 Tahun Jokowi dan The Dream Team Economy

Oleh : Herdi sahrasad | Selasa, 31 Oktober 2017 | 13:20 WIB
3 Tahun Jokowi dan The Dream Team Economy
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Para menteri ekuin (Tim Ekonomi) Kabinet Kerja harus kreatif dan inovatif untuk memacu pertumbuhan. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah kecewa lantaran pertumbuhan ekonomi masih datar.

Kerja, Kerja, Kerja, Jargon Pak Presiden Jokowi, ternyata belum ampuh untuk memecahkan persoalan. Mengapa? Masalah makin kompleks, sementara kapasitas tim ekuin di kabinet dan jajaran pemerintahan, terbukti terbatas dan cenderung mampat dalam rutinitas.

Bank Dunia mencatat, pertumbuhan riil konsumsi non pemerintah (private consumption) di triwulan II-2017 berada di level 5%. Angka ini masih sama dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan konsumsi tersebut, bisa jadi merupakan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lalu, bagaimana cara menggenjot pertumbuhan? Hari-hari ini, kondisi politik sudah relatif stabil. Aksi unjuk rasa, boleh disebut tak ada. Kekuatan radikalisme tak lagi mendapatkan momentum untuk mengekspresikan diri.

Ya, betul. Faktor stabilitas politik tak bisa dinafikan sebagai salah satu faktor penting penentu kegairahan dunia usaha. Sejak aksi demo besar-besaran pada 2 Desember 2016, aliran dana investasi dari luar negeri, kelihatannya tersendat.

Instabilitas politik menghambat masuknya dana repatriasi, salah satu program tax amnesty. Mungkin, andaikan tak ada rangkaian aksi demo yang dianggap intoleransi, dana repatriasi boleh jadi mengalir lebih besar dan program tax amnesty jauh lebih sukses. Ah, tapi itu hanya pengandaian. Realitas berbicara lain.

Tahun ini, Bank Dunia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1%. Angka proyeksi ini lebih rendah ketimbang perkiraan Bank Dunia sebelumnya sebesar 5,2%.

Tapi yang jelas, angka pertumbuhan ekonomi nasional stagnan di level 5% dalam 3,5 tahun. Hal ini menunjukkan ada masalah di daya beli rakyat. Para pelaku bisnis di sejumlah sektor blak-blakan mengakui lemahya daya beli dan surutnya kegiatan bisnis.

Survei Bank Indonesia (BI), mengungkapkan, pertumbuhan kredit baru di triwulan III-2017, mengalami perlambatan. Hal itu terbaca dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru di triwulan III-2017 hanya 77,9%. Atau menurun 6,9% dari triwulan sebelumnya yang mencapai 84,8%.

Dilansir dari situs Bank Indonesia, Senin (16/10/2017), melambatnya permintaan kredit baru terjadi di sektor kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja longsor dari 95,5% menjadi 71,1%. Sedangkan kredit konsumsi melorot lebih parah lagi, yakni 45,2%. Dari 65,7% menjadi 20,5%.

BI menyebutkan, perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi ini, disebabkan karena melambatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA). Pada triwulan II-2017, KPR/KPA mencapai 70,7%. Namun terjun bebas 50% menjadi 21,5%.

Selain itu, permintaan kartu kredit mengalami penurunan, dari 9,1% di triwulan sebelumnya, menjadi (minus) 7,0%. Bahkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) mengalami penurunan 29,3% dari 29,4% menjadi minus (-) 0,1%.

Klasifikasi disesuaikan dengan format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), yakni 18 sektor ekonomi, golongan debitur dan orientasi penggunaan. Dari hasil survei perbankan tersebut, terlihat jelas pula, sektor KPR/KPA mengalami penurunan cukup dalam, lebih dari 60% daripada triwulan sebelumnya. Penurunan kedua, terjadi pada kredit konsumsi dari 65,7% menjadi 20,5%.

Sudah bukan rahasia umum bahwa pertumbuhan ekonomi rendah, daya beli melemah dan ekspor mengalami stagnasi hanya sekitar US$110 miliar per tahun. Turun dibandingkan era Presiden SB Yudhoyono yang menyentuh angka US$200 miliar per tahun.

Karena sudah mentok dan mandeg, Menkeu Sri Mulyani meminta Bank Dunia menyajikan data serta usulan, bagaimana menyelesaikan masalah rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dirinya bahkan meminta Bank Dunia agar menyajikan data-data dari negara lain yang sukses menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez mengatakan, pertumbuhan riil konsumsi swasta yang hanya datar-datar saja, menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan PDB riil Indonesia. Di mana, angkanya tak jauh-jauh dari 5,0%.

Bank Dunia melaporkan, tidak bertumbuhnya konsumsi swasta lantaran konsumsi rumah tangga mengalami pelambatan. Padahal konsumsi rumah tangga kebanyakan dikeluarkan di restoran dan hotel. Tidak hanya itu, Bank Dunia juga melihat penjualan ritel, penjualan mobil dan motor juga melemah.

Kemudian, kalau Presiden Jokowi sudah mulai menyuarakan keraguan terhadap kinerja The Dream Team Economy-nya, bisa saja ini pertanda bakal ada reshuffle. Rendahnya ekspor dan pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan membengkaknya utang di sisi lain, jelas menjadi simalakama bagi bangsa ini.

Perombakan Tim Ekonomi, konon kabarnya, sangat mungkin terjadi setelah Khofifah Indar Parawangsa resmi berhenti sebagai menteri, lantaran kebelet menjadi Gubernur Jawa Timur. Ya, apa boleh buat, tim ekonomi Kabinet Kerja perlu sosok yang inovatif dan kreatif dalam mencari terobosan guna memacu pertumbuhan.

Namun, jawaban dari semua persoalan ini, tentunya berpulang kepada Presiden Jokowi. Apakah perlu dilakukan kocok ulang di tim ekonomi, atau mempertahankan format seperti sekarang. Mari kita tunggu saja. [ipe]

Komentar

 
Embed Widget

x