Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 00:54 WIB

Tagihan Royalti ESDM Kalsel Rp1,7T Tak Jelas

Oleh : - | Rabu, 1 November 2017 | 04:39 WIB
Tagihan Royalti ESDM Kalsel Rp1,7T Tak Jelas
Kegiatan Tambang - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Banjarbaru - Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan kesulitan menagih tunggakan royalti dan sewa lahan pertambangan senilai Rp1,7 triliun.

Tungakan itu berasal dari 400 perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Hanya saja, Dinas ESDM kesulitan untuk melacak para penunggak royalti dan sewa lahan itu. Waduh.

"Masih ada tunggakan Rp1,7 triliun, nggak tau siapa yang bayar, alamatnya di mana karena itu peninggalan kabupaten," kata Hanif Faisol, Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel di Banjarmasin, Selasa (31/10/2017).

Kondisi tersebut, tambah dia, cukup mengkhawatirkan, karena dana yang dihasilkan berasal dari mengeruk tanah, yang kini banyak meninggalkan lubang, jadi siapa yang bertanggungjawab untuk menguruk.

Menurut dia, pihaknya telah berupaya menagih kepada seluruh wajib bayar, baik yang izinnya masih hidup maupun sudah mati.

Namun, hingga kini belum berhasil, karena pihaknya kesulitan untuk mendapatkan alamat, apalagi sebagian besar perusahaannya telah mati izinnya. "Kalau perusahaannya ada, tapi alamat perusahaan tambangnya sulit kita lacak, karena tidak sesuai dengan data yang ada," katanya.

Menurut Hanif, seluruh perusahaan penunggak royalti dan sewa lahan tersebut, kini terus ditelusuri hingga batas waktu 12 bulan, setelah itu, akan dilakukan evaluasi lebih detail untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Kesulitan untuk menemukan alamat perusahaan penunggak kewajiban tersebut terjadi, karena sebagian perusahaan telah mati izinnya, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Namun demikian, tambah dia, pihaknya akan terus melacak seluruh perusahaan yang tercatat masih menunggak royalti, hingga perusahaan membayarkan seluruh kewajibannya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, menegaskan komitmennya untuk menertibkan sektor pertambangan di daerah untuk memulihkan iklim investasi.

Hal ini ditegaskan Gubernur Kalsel, Jumat (27/10), di sela-sela kegiatan penandatangan kerjasama MoU Pemprov Kalsel dengan ombudsman terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. "Sesuai kewenangannya, upaya penertiban dan pembenahan sektor pertambangan ini menjadi prioritas kita saat ini," tegasnya.

Sahbirin mengungkapkan, munculnya penolakan terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah daerah akan disikapi pemerintah daerah secara bijak. "Pemda harus mendukung aspirasi masyarakat yang menentang tambang, tetapi juga kita harus memperhatikan dampak lain yang dapat mengganggu iklim investasi," katanya. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x