Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 00:57 WIB

Percepat Investasi

BKPM Ingin Instansi Lebih Melek Digital

Oleh : Uji Sukma Medianti | Rabu, 1 November 2017 | 13:52 WIB
BKPM Ingin Instansi Lebih Melek Digital
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong ingin program digitalisasi di instansi pemerintahan terus digalakkan lebih cepat lagi.

Hal ini bermanfaat untuk proses izin investasi yang lebih mudah dan efisien. Salah satunya adalah tanda tangan digital. "Kami akan kembangkan tanda tangan digital, di Undang-Undang masih mewajibkan izin itu harus dibubuhkan tanda tangan yang berwenang," kata Thomas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Thomas ingin izin-izin yang diajukan investor itu bisa otomatis disetujui. Namun, hal itu masih terkendala regulasi, yang tidak dimungkinkan di Undang-Undang (UU). "Saya mengapresiasi dua lembaga yaitu kementerian hukum dan HAM terutama dalam hal starting business," ujarnya.

Thomas bilang hal ini penting karena semua perusahaan melakukan registrasi di Kemenkumham. " Saya kira banyak kemajuan dari mengonlinekan registrasi PT, itu tercermin dari perbaikan peringkat memulai usaha," jelasnya.

Selanjutnya di Mahkamah Agung (MA). Thomas menuturkan di bidang hukum, sudah mulai banyak kemajuan dalam penelusuran kasus-kasus menggunakan sistem online. Dia bahkan berseloroh supaya Kementerian Keuangan bisa menambah anggaran IT untuk MA.

"Kami mohon kepada Kemenkeu agar MA diberi tambahan anggaran utk IT. MA sangat berperan memunculkan badan arbitrase dengan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)," jelas dia.

Thomas menjelaskan APINDO baru saja meluncurkan badan arbitrase. Dia menilai badan arbitrase ini memiliki peran yang penting, karena sistem pengadilan dalam negeri bisa menggeser kasus-kasus kecil/ringan ke aribtrase swasta menjadi ada semacam pusat mediasi untuk bisa menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis.

Dengan begitu, kata dia, akan ada dampak kepada dua hal penting yakni enforcing business dan kepailitan.

"Jadi (badan arbitrase) ini bisa mengurangi beban kerja di pengadilan kita yang sekarang pun sudah kekurangan hakim," jelasnya. [hid]

Komentar

 
x