Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:20 WIB

Tragedi Tol Paspro, Basuki Tegur BUJT dan Waskita

Oleh : - | Rabu, 1 November 2017 | 15:50 WIB
Tragedi Tol Paspro, Basuki Tegur BUJT dan Waskita
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Terkait tragedi proyek Tol Pasuruan-Probolinggi (Paspro), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta BUJT dan PT Waskita Karya (Persero) lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Saya minta itu (K3) dilakukan secara ketat dan sungguh-sungguh dalam kegiatan konstruksi, " kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/110/2017).

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia dan dua orang pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Basuki mengatakan, telah menurunkan tim teknis dari Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Direktur Jembatan Iwan Zarkasih untuk melakukan evaluasi desain, metode kerja, dan tahapan pelaksanaannya.

"Dari sisi pidana akan menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Dari sisi teknis, kami sudah menurunkan tim. Ini kedua kalinya yaitu pertama di Tol Bocimi dan sekarang Tol Paspro dan keduanya dengan kontraktor PT Waskita Karya. Kita juga akan mencari informasi tentang kegiatan proyek yang dilakukan oleh sub kontraktor," kata Basuki.

Sementara Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, dari hasil evaluasi sejauh ini ditemukan bahwa jatuhnya girder pada pembangunan Tol Paspro, akibat kecerobohan dalam pelaksanaan di lapangan.

"Hal itu kami simpulkan setelah melihat jatuhnya girder yang panjangnya hampir sama dengan yang di Bocimi yaitu lebih dari 50 meter. Kita evaluasi dari desain dan mutu girder tersebut memenuhi persyaratan," kata Arie.

Menurutnya proses pemasangan girder dengan panjang lebih dari 50 meter dan tinggi mencapai 2,6 meter membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam pemasangannya, karena membutuhkan dua crane untuk mengangkatnya. "Tentu, selain cuaca dan kekuatan angin di sekitarnya juga berpengaruh ketika girder diangkat dan akan dipasang," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tak terulang, Kementerian PUPR mempersiapkan langkah alternatif terkait pengaturan pemasangan girder.

Pertama, pemasangan girder dengan panjang lebih dari 50 meter akan tetap bisa dilakukan dengan syarat disiplin pelaksanaan di lapangan yang sangat ketat.

Pada saat pelaksanaan wilayah kerja harus steril karena risiko menimpa pekerja di bawahnya cukup tinggi. Kementerian PUPR juga akan terus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan para operator crane, khususnya dalam hal pemasangan girder untuk memastikan tidak terulang kejadian yang serupa.

"Kedua, jika dari hasil evaluasi tidak ada operator yang mampu memasang girder dengan panjang lebih dari 50 meter dengan sempurna, maka bisa saja kita kurangi panjang girder misalnya dari 60 meter untuk satu girder menjadi 30 meter masing-masing girder," kata Ari.

Ia menyesalkan, kecerobohan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan telah merenggut jiwa pekerja yang berada di bawahnya saat pemasangan girder, dengan alasan untuk mengarahkan pemasangan girder.

Padahal menurutnya hal ini bisa diantisipasi dengan pemasangan kamera pada ujung-ujung girder tersebut. "Selain itu di bawahnya juga ada mobil dan peralatan lainnya di bawahnya, hal ini tidak dapat dibenarkan," tambah Ari.

Teguran Tertulis
Terkait sanksi, Ari mengaku sudah mengirimkan teguran tertulis kepada PT Waskita Karya selaku kontraktor sejak kejadian kecelakaan jatuhnya jembatan di pembangunan Tol Bocimi pada September 2017.

"Paling fatalnya nanti kita berikan sanksi tidak boleh mengerjakan lagi dalam waktu tertentu, kalau sanksi hukum nanti dari kepolisian. Tetapi nanti pemberian sanksi akan melewati mekanisme yang ada," ungkap Ari.

Sementara, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Darda Daraba, mengatakan, secara umum kecelakaan kerja terjadi karena dua faktor yakni perilaku yang tidak aman dan berbahaya bagi pekerja itu sendiri dan faktor kondisi yang tidak aman. [tar]


Komentar

 
x