Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 06:07 WIB

Sinergi Pemberantasan Perdagangan Ilegal

Oleh : - | Jumat, 3 November 2017 | 15:33 WIB
Sinergi Pemberantasan Perdagangan Ilegal
(Foto: BeaCukai)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung berhasil membongkar modus peredaran barang-barang ilegal.

Sinergi tersebut dengan mplementasi program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) untuk memberantas penyelewengan fasilitas kepabeanan pada Juni 2016 yang dilakukan oleh PT SPL, salah satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang mendapatkan penangguhan Bea Masuk (BM) atas bahan yang diimpor untuk diolah di dalam negeri dan kemudian diekspor kembali.

Kasus ini tergolong besar karena di samping PT SPL merupakan industri strategis (tekstil), dalam pengungkapannya juga menggunakan terobosan baru yang melibatkan ketiga instansi. Tidak sekedar tindak pidana kepabeanannya saja yang berhasil diungkap, tetapi sinergi ini juga berhasil membongkar tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan PT SPL meskipun modus yang dilakukan sangat rapi dan kompleks. PT SPL diduga melakukan ekspor fiktif dan menjual barang ke dalam negeri yang seharusnya diekspor.

Hasil dari kejahatan tersebut selain mengalir ke rekening milik perusahaan juga menggunakan beberapa rekening karyawan perusahaan sebagai penampung aliran dana. Di samping memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, berdasarkan hasil audit investigasi ditemukan bahwa kasus ini juga menyebabkan kerugian negara yang tergolong besar mencapai lebih dari Rp118 miliar.


Modus tersebut berhasil diungkap berkat kejelian petugas Bea dan Cukai menegah barang ekspor milik PT SPL pada bulan Juni 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan audit investigasi dan mengirimkan inquiry kepada PPATK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan PPATK kepada DJBC, penyidik Bea dan Cukai dengan supervisi Kejaksaan Agung melakukan pengembangan penyidikan dugaan TPPU tersebut yang mengindikasikan adanya informasi penggunaan rekening pribadi, rekening perusahaan dan karyawan PT SPL dalam menampung hasil tindak pidana kepabeanan sejak Januari 2015 hingga 2016 serta atas adanya informasi pembelian beberapa aset (asset tracing) yang diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penyidik Bea dan Cukai telah menetapkan tersangka tindak pidana kepabeanan a.n Sdr. FL selaku Direktur Utama, dan Sdr. BS selaku Direktur Keuangan PT SPL. Selanjutnya, penyidik Bea dan Cukai telah menetapkan Sdr. FL sebagai tersangka TPPU dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik tersangka FL berupa 16 rekening senilai lebih dari Rp6,7 miliar, tanah dan bangunan dengan total luas tanah 7.693 m dengan nilai pembelian Rp23 miliar, mesin tekstil dengan nilai pembelian Rp50 miliar, satu unit apartemen dengan nilai pembelian Rp700 juta, dan polis asuransi senilai lebih dari Rp1 miliar.

Menkeu menambahkan bahwa terkait penyidikan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU PT SPL telah dinyatakan lengkap sehingga selanjutnya barang bukti dan tersangka diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, sinergi yang dibangun antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan PPATK sebelumnya juga berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat oleh PT KYI pada Januari 2016 dengan modus membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tujuan yang telah ditentukan atau diizinkan (di luar Kawasan Berikat) sebanyak 1.096 roll kain dengan nilai kerugian negara mencapai Rp4,4 miliar dan telah ditetapkan lima tersangka.

Kasus TPPU lain yang juga berhasil disidik oleh DJBC adalah kasus tindak pidana penyerahan dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean PT GIS yang diduga palsu atau dipalsukan atas tiga kontainer bermuatan produk tekstil pada Maret 2016 dan telah ditetapkan seorang tersangka. Menyusul keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, pada bulan November 2016 DJBC juga berhasil menggagalkan upaya ekspor tekstil tiga kontainer milik PT LHD yang diberitahukan berupa curtain (tirai), namun setelah diperiksa petugas kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus lagi dengan kain dan karton. Perkiraan nilai barang kurang lebih Rp7 miliar dan telah ditetapkan satu orang tersangka.

Dalam kesempatan konferensi pers pada Kamis, 2 November 2017, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat, Ade Riphat Sudrajat menyatakan apresiasi kepada DJBC yang telah berhasil mengungkap modus pelanggaran yang dilakukan PT SPL dan dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah karena dengan penegakan hukum ini tentunya industri tekstil di dalam negeri semakin terlindungi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Heru Pambudi menjelaskan bahwa dalam kurun dua tahun terakhir frekuensi penyidikan yang dilakukan DJBC terhadap kasus-kasus tindak pidana kepabeanan terus meningkat. Di tahun 2015, terdapat 110 kasus yang berhasil disidik oleh DJBC, sementara di tahun 2016 meningkat menjadi 194 kasus, dan hingga September 2017 telah mencapai 125 kasus.

Dirjen BC menambahkan bahwa di balik keberhasilan penyidikan kasus-kasus tersebut masih ditemukan beberapa tantangan, terutama dalam melakukan penyidikan kasus TPPU. Oleh karena itu, komitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan PPATK, dan Kejaksaan Agung sangat diperlukan.

Tags

Komentar

 
x