Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 00:59 WIB

Madiun

Presiden Pastikan Awasi Pemanfaatan Hutan Sosial

Oleh : - | Senin, 6 November 2017 | 21:11 WIB
Presiden Pastikan Awasi Pemanfaatan Hutan Sosial
Presiden Joko Widodo - (Foto: KLHK)
facebook twitter

INILAHCOM, Madiun - Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) sebanyak 2.890,65 hektar bagi kelompok/Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) meliputi 1.662 KK yang berada di Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Tuban. Penyerahan dipusatkan di Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11/2017).

Dengan penyerahan SK pemanfaatan hutan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah dalam bentuk pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan di Madiun ini berarti Presiden telah menyerahkan SK IPHPS serta SK Kulin KK seluas 9.550,15 ha bagi 5.915 KK.

Sebelumnya, pada 1 November di Muara Gembong Kabupaten Bekasi (untuk Kabupaten Bekasi dan Karawang) juga diberikan SK serupa seluas 2.144,9 ha bagi 1.070 KK. Kemudian pada 2 November di Probolinggo (untuk Kabupaten Probolinggo, Jember dan Lumajang) seluas 3.236,04 Ha bagi 1.178 KK, dan 4 November di Boyolali (untuk Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang) 1.890,60 Ha untuk 1.685 KK.

Dalam arahannya Joko Widodo menyatakan, pemberian izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial ini akan terus dilakukan sampai 2019, untuk memberikan status hukum yang jelas bagi masyarakat terhadap lahan. Dengan adanya SK ini, masyarakat dapat menggarap lahan tersebut selama 35 tahun ke depan.

"Seluruh Indonesia sampai 2019, kita akan menyerahkan seluas 4,3 juta ha. Ini akan terus kita lakukan. Kita semua harus kerja keras agar bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat," ucap Jokowi.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. "Silahkan tanam apa saja dan dirawat. Sewaktu-waktu akan saya cek, jika lahannya tidak dimanfaatkan, izinnya akan saya cabut," tegas Jokowi.

Di hadapan Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ribuan masyarakat yang hadir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan bahwa dalam satu putaran ini sudah diserahkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan kepada 22 kelompok/gabungan kelompok pada 10 kabupaten.

"Dari 4 titik pemeriksaan oleh Bapak Presiden secara keseluruhan sudah diberikan akses Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan kepada masyarakat seluas 9.550,15 ha bagi 5915 KK pada 10 Kabupaten," jelas Siti Nurbaya.

Adapun lima Surat Keputusan yang diserahkan di Madiun hari ini, sebagai berikut :

1. Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Sumber Lestari Dengan Perum Perhutani KPH Kediri di RPH Jatiwekas dan RPH Pagerwojo, BKPH Tulungagung, KPH Kediri, Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung seluas 663,5 Ha sebanyak 928 KK.

2. Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Rizqi Abadi dengan Perum Perhutani KPH Madiun Di RPH Kemantren, BKPH Dagangan, KPH Madiun seluas 264,7 Ha sebanyak 185 KK.

3. Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Wonoreso Dengan Perum Perhutani KPH Madiun Di RPH Bludru, RPH Bribis Dan RPH Temulus BKPH Mojorayung, KPH Madiun seluas 520,5 Ha sebanyak 58 KK.

4. Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Ngudi Waluyo Dengan Perum Perhutani KPH Madiun Di RPH Wungu BKPH Dungus Dan RPH Temulus BKPH Mojorayung KPH Madiun, seluas 1364,7 Ha sebanyak 344 KK.

5. Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara LMDH Ngimbang Makmur dengan Perum Perhutani di RPH Ngimbang, BKPH Sundulan, KPH Tuban, Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, seluas 77,25 Ha sebanyak 147 KK.

Pada acara ini diserahkan selain SK juga Kartu Tani dan kredit KUR serta CSR dari BNI berupa alat penanam jagung, kultivator (pengolah tanah), alat pemipil jagung serta pompa air, juga dukungan dari Kementan berupa bibit jeruk lemon serta bibit sengon dari Perhutani. [*]

Komentar

 
x