Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 00:54 WIB

Peringkat EODB RI Naik 19 Level, Chaves Buka Kartu

Oleh : - | Kamis, 9 November 2017 | 14:00 WIB
Peringkat EODB RI Naik 19 Level, Chaves Buka Kartu
Rodrigo A Chaves - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Di penghujung tahun, Presiden Joko Widodo boleh berbangga. Lantaran, Bank Dunia bermurah hati untuk mengerek peringkat kemudahan bisnis atau Ease of Doing Business (EoDB), dari 91 ke 72. Apa alasannya?

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves bicara blak-blakan soal ini. Kenaikan peringkat ini berdasarkan laporan terbaru dari Kelompok Bank Dunia Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Di mana, posisi Indonesia naik 19 tingkat dibanding 2017 yang berada di posisi ke-91.

"Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan di beberapa wilayah yang diukur oleh Doing Business. Dengan telah mengadopsi 39 indikator reformasi Doing Business selama 15 tahun, Indonesia merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia," kata Chaves dalam siaran pers yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Menurut Chaves, selama dua tahun berturut-turut, Indonesia berhasil mewujudkan reformasi di 7 sektor. Capaian ini merupakan rekor reformasi tertinggi. Jadi, tekad pemerintahan Jokowi dalam memperbaiki iklim usaha di Indonesia, benar-benar serius.

"Melanjutkan momentum dan upaya memperluas reformasi yang mengikutsertakan keterbukaan dan persaingan, merupakan kunci untuk menstimulasi lebih jauh lagi sektor swasta di negara ini," jelas Chaves.

Dikatakan, reformasi yang telah dilakukan di Jakarta dan Surabaya, dua kota yang diukur oleh laporan ini, pada tahun lalu adalah: Biaya memulai usaha dibuat lebih rendah dengan penurunan dari 19,4% menjadi 10,9% pendapatan per kapita.

Kemudian biaya mendapatkan sambungan listrik dibuat lebih murah dengan mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal. Biaya untuk mendapatkan sambungan listrik 276% dari pendapatan per kapita, sebelumnya mencapai 357%.

Di Jakarta, dengan proses permintaan untuk sambungan baru yang lebih singkat, listrik juga didapatkan dengan lebih mudah. Akses perkreditan ditingkatkan dengan dibentuknya biro kredit baru.

Perdagangan lintas negara difasilitasi dengan memperbaiki sistem penagihan elektronik untuk pajak, bea cukai serta pendapatan bukan pajak. Akibatnya, waktu untuk mendapatkan, menyiapkan, memproses, dan mengirimkan dokumen saat mengimpor turun dari 133 jam menjadi 119 jam.

Pendaftaran properti dibuat lebih murah dengan pengurangan pajak transfer, sehingga mengurangi biaya keseluruhan dari 10,8% menjadi 8,3% dari nilai properti.

Hak pemegang saham minoritas diperkuat dengan adanya peningkatan hak, peningkatan peran mereka dalam keputusan perusahaan besar, dan peningkatan transparansi perusahaan. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x