Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 11 Desember 2017 | 20:33 WIB

Dunia Perlu Belajar Kelola Gambut dari Indonesia

Oleh : - | Jumat, 17 November 2017 | 18:45 WIB
Dunia Perlu Belajar Kelola Gambut dari Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Bonn - Keberhasilan pemerintah Indonesia menangani lahan gambutnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menjadi perhatian banyak negara. Indonesia berhasil mengurangi lahan kebakaran di lahan gambut hingga 99 persen.

Hal ini tergambarkan dalam berbagai sesi yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman. COP atau Conference of Parties menjadi forum bagi 195 negara dan 1 blok ekonomi (UniEropa), untuk saling bertemu dan mendiskusikan rencana kemanusiaan memerangi perubahan iklim.

Hingga Kamis (16/11) waktu setempat, Menteri Siti Nurbaya yang sudah beberapa hari berada di konferensi tersebut, secara marathon bertemu dengan berbagai delegasi dari banyak Negara, serta menjadi pembicara kunci pada berbagai pertemuan, termasuk pembahasan persoalan gambut secara global.

Indonesia mendapat perhatian, karena dinilai berhasil melakukan lompatan dan capaian 'tak biasa' dalam tata kelola gambut, di tengah ancaman perubahan iklim yang kian menantang dunia.

Salah satu indikator, jika sebelumnya Indonesia rutin mengalami kebakaran hutan dan lahan selama puluhan tahun yang mayoritas terjadi di lahan gambut, untuk tahun 2016 dan 2017, bencana serupa bisa ditanggulangi dengan baik. ''Kita buktikan bahwa Indonesia bukan negara yang ketinggalan (dalam tata kelola gambut). Banyak referensi yang diambil dari konfrensi ini. Dari Indonesia, dunia belajar tentang tata kelola gambut,'' kata Menteri Siti Nurbaya.

Banyak delegasi negara dunia juga mempelajari program Perhutanan Sosial, yang menjadi salah satu strategi pemerintahan Jokowi, untuk mengawal perubahan iklim. ''Dari Indonesia, dunia juga belajar bagaimana masyarakat lokal yang berada dalam kawasan hutan, diberi akses legal melalui Perhutanan Sosial, untuk ikut mengelola sekaligus menjaga hutan tetap lestari,'' kata Menteri Siti.

Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, atau lebih dari 12% atau total lahan hutan. Selama ini gambut mudah sekali terbakar, dan merugikan Indonesia dengan kalkulasi hingga ratusan triliun rupiah. Pasca bencana Karhutla tahun 2015 yang menyasar mayoritas lahan gambut, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai gebrakan dari hulu hingga ke hilir.

Menteri Siti mengungkapkan, di dalam area seluas 2,6 juta hektar yang terbakar pada 2015, terdapat sekitar 900 ribu ha kawasan hutan gambut. Di 2016, terjadi penurunan drastis lahan gambut yang terbakar, menjadi hanya sekitar 67 ribu ha atau berkurang hingga 93 persen. Hingga 14 November 2017, lahan gambut di Indonesia yang terbakar, hanya sekitar 10 ribu hectare atau telah berkurang hingga 99 persen dibanding tahun 2015.

Penegakan hukum menjadi salah satu instrument penting yang dilakukan pemerintahan Jokowi, untuk menjaga lingkungan. Pertama kali diberikan sanksi tegas pada korporasi. Baik melalui perdata, maupun pidana.

Berdasarkan data Ditjen Penegakan hukum KLHK, sepanjang tahun 2015-2017 telah dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Adapun sanksi administratif di periode yang sama, telah dilakukan sebanyak 353 kali. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Adapun total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luarpengadilan (PNBP) senilai Rp36,59 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. [*]

Komentar

 
x