Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 20:56 WIB

Alasan Sri Mulyani Beri Karpet Merah Peserta TA

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 18 November 2017 | 07:09 WIB
Alasan Sri Mulyani Beri Karpet Merah Peserta TA
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty, disiapkan kado istimewa. Apa itu?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak. Ada tiga poin penting yang diatur dalam perubahan PMK tersebut.

Dalam beleid yang baru saja direvisi ini, Sri Mulyani memberikan fasilitas khusus, yakni menggratiskan biaya balik nama untuk pengalihan atas harta, berupa tanah dan bangunan yang dideklarasikan di tax amnesty ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tentunya jika ingin mendapatkan fasilitas ini para WP sudah mengikuti program tax amnesty.

"Tapi kami revisi untuk keperluan balik nama atas harta tanah dan bangunan dari sebelumnya atas nama orang lain menjadi nama wajib pajak (WP) yang bersangkutan, prosesnya ke BPN dapat menggunakan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagai bukti pembebasan PPh kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT)," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Ani sapaan akrabnya, menambahkan revisi aturan ini, memiliki ambang batas yakni sampai dengan 31 Desember 2017, maka dari itu kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia bagi WP yang ingin melakukan hal ini dapat segera melakukannya.

"Proses balik nama yang akan mendapatkan pembebasan PPh hanya berlaku sampai 31 Desember 2017. Jadi, kami berharap WP yang sudah ikut tax amnesty, segera melakukan proses itu, jangan sampai nunggu akhir Desember yang jatuh hari Minggu," katanya.

Lantas apa tujuan Ani merevisi PMK ini, dalam selembaran yang dibagikan kepada awak media disitu tertulis bahwa dalam rangka memberikan keadilan, pelayanan, kemudahan, dan mendorong kepatuhan WP dalam melaksanakan ketentuan UU Pengampunan Pajak, revisi PMK tersebut juga mengatur dua poin lainnya:

Pertama, pemberian kesempatan kepada WP, baik yang ikut tax amnesty maupun tidak untuk mengungkapkan sendiri harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan maupun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan membayar PPh sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017.

PP ini mengatur Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, sepanjang Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Kedua, pemberian penegasan terkait penyelesaian sengketa mengenai penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar sehubungan dengan pengenaan PPh atas penghasilan tertentu berupa harta bersih. Dalam PMK ini diatur penyelesaian sengketa dimaksud mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). [ipe]

Komentar

 
x