Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:30 WIB

Dorong Infrastruktur Jokowi

OJK Desak Lapangan Banteng Beri Relaksasi Pajak

Oleh : - | Sabtu, 18 November 2017 | 14:15 WIB
OJK Desak Lapangan Banteng Beri Relaksasi Pajak
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter


INILAHCOM, Jakarta - Demi mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Joko widodo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan adanya relaksasi pajak. Diskon maksudnya?

"Dengan relaksasi perpajakan pada instrumen-instrumen pasar modal di aset infrastruktur dapat berkembang lebih pesat, lebih kompetitif, dan menarik minat investor baik asing maupun domestik," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Hoesen menyampaikan, produk pasar modal yang diusulkan relaksasi perpajakannya yakni obligasi korporasi, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), Dana investasi real estate (DIRE), efek beragun aset (EBA), dan dana investasi infrastruktur (Dinfra).

Untuk obligasi korporasi, dia mengusulkan penurunan pajak agar disamakan dengan Surat Berharga Negara (SBN) menjadi 15% dari sebelumnya 20%.

Selain itu, kata dia, untuk RDPT yang berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas melalui special purpose company (SPC). Diusulkan dividen dari SPC kepada RDPT tidak dikenakan pajak, karena SPC dianggap satu kesatuan dengan RDPT.

Sementara untuk DIRE, ia menambahkan OJK mengusulkan penurunan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan EBA, diusulkan agar perlakuan pajak berlaku sama untuk semua produk sejenis.

Dan mengenai Dinfra, Hoesen mengatakan perlu adanya insentif perpajakan disamakan dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DIRE. Dalam hal ini, Dinfra berinvestasi pada surat utang, sehingga diperlakukan perpajakan sama dengan reksa dana. [tar]

Komentar

 
x