Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 20:34 WIB

Ratusan Ha Sawah Gagal Panen Gegara Limbah Tambang

Oleh : - | Kamis, 23 November 2017 | 10:11 WIB
Ratusan Ha Sawah Gagal Panen Gegara Limbah Tambang
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Samarinda - Lebih dari 124 hektare padi sawah di Desa Kerta Buana, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, gagal panen karena dibanjiri lumpur buangan PT Kitadin.

"Berdasarkan derita inilah maka pada Rabu kemarin, kami bersama sekitar 50 warga perwakilan tiga kelompok tani menggelar aksi demonstrasi dan sempat menutup jalan hauling batu bara milik PT Kitadin," ucap perwakilan petani Desa Kerta Buana, Ketut Bagia dihubungi dari Samarinda, Kamis (23/11/2017).

Ttiga kelompok tani di Desa Kerta Buana yang dimaksud adalah Kelompok Tani Sido Rukun, Kelompok Tani Setia Karya, dan Kelompok Tani Suka Karya.

Mereka menggelar unjuk rasa karena menjadi korban gagal panen akibat banjir lumpur yang menggenangi sedikitnya 124 hektar. Padahal, sawah di daerah itu terkenal sangat produktif. dalam setahun, mereka bisa panen padi hingga 25 ton.

Tidak hanya banjir lumpur, lanjut Ketut, mata air yang ada di hulu Desa Kerta Buana digali secara membabibuta oleh PT Kitadin. Alhasil, sumber air bersih yang menjadi harapan petani di musim kemarau, hilang.

Menurutnya, sejak adanya aktivitas pertambangan secara terbuka dari PT Kitadin, petani Kerta Buana hanya bisa menanam sekali dalam satu tahun. Hasilnya sekitar 2 ton per tahun. Artinya, keberadaan PT Kitadin membuat petani tekor besar.

"Petani Kerta Buana menuntut pemerintah melindungi petani dan lahan pertanian karena semua orang masih makan nasi. Hentikan seluruh buangan air lumpur tambang ke sawah dan jangan ada lagi irigasi petani digunakan untuk pembuangan lumpur PT Kitadin," tuturnya.

Petani juga minta dikembalikan seluruh kawasan pertanian seperti awal, dikembalikan hak petani yang dihilangkan akibat banjir lumpur setelah aktivitas tambang.

"Pemprov Kalimantan Timur jangan hanya diam melihat kejadian ini, lindungi hak petani dan lindungi kawasan pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan Pertanian. Harus ada sanksi tegas bagi perusahaan yang mengalihfungsikan lahan pertanian," ucap Ketut. [tar]

Komentar

 
x