Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 17 Oktober 2018 | 11:27 WIB

30 BPR di Jabar Dilikuidasi, Bos LPS Temui Aher

Oleh : Iwan purwantono | Sabtu, 25 November 2017 | 03:09 WIB

Berita Terkait

30 BPR di Jabar Dilikuidasi, Bos LPS Temui Aher
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertemu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bertemu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah di Gedung Negara Pakuan Bandung, Jumat (24/11/2017). Keduanya membahas penutupan (likuidasi) 30 BPR di Jabar.

Dalam pertemuan, Halim melaporkan kepada Aher, sapaan akrab Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, per 30 September 2017, bank yang dilikuidasi oleh LPS secara nasional sebanyak 82 bank. Terdiri dari 1 bank umum, 76 BPR, dan 5 BPRS.

"Dari 82 bank tersebut, 30 BPR berada di wilayah Jawa Barat, terdiri dari 27 BPR yang sudah selesai likuidasi, dan tiga BPR sedang dalam proses likuidasi. Maka dari itu kita melaporkan kepada pa Gubernur terkait hal ini," ungkap Halim.

Ia pun menceritakan, pada 2016, terdapat dua bank di wilayah Jawa Barat yang dicabut izin usaha yakni BPRS Shadiq Amanah (Bandung), dan BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Bekasi). Sementara pada 2017, tak ada satu pun bank di Jawa Barat yang dicabut izin usahanya.

Adapun sebaran BPR yang dilikuidasi di Jawa Barat diantaranya, Bogor (2 bank), Sukabumi (1 bank), Cianjur (1 bank), Garut (1 Bank), Bandung (8 Bank), Depok (2 Bank), Cirebon (1 bank), Cimahi (2 Bank), Subang (3 Bank), Bekasi (6 Bank).

Halim juga menjelaskan, berdasarkan data likuidasi bank di wilayah Jawa Barat selama periode tahun 2010-2016, penyelesaiannya cukup berfluktuasi. Dan untuk tahun 2016, diketahui bahwa, claim recovery sebesar rata-rata 28,03%, pencairan aset/NSL sebesar rata-rata 157,95%, recovery rate sebesar rata-rata 18,70%. Sementara jangka waktu penyelesaian likuidasi rata-rata mencapai 27 bulan.

"Penyebabnya bank dilikuidasi, fraud, pengelolaan yang kurang prudent, kredit topengan, pelanggaran batas minimum pemberian kredit, CAR di bawah 8%," sebut Halim.

Mendengar laporan ini, Aher mengatakan, Jabar memang menjadi daerah dengan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tertinggi yang dilikuidasi atau ditutup oleh LPS.

Dari hasil perbincangannya bersama pihak LPS, Gubernur Aher menyebutkan, dilakukannya likuidasi pada BPR, rata-rata disebabkan kurangnya prinsip kehati-hatian. Misalnya, pemberian kredit secara jor-joran tanpa mempertimbangkan kualitas calon debitur, kredit fiktif, gratifikasi, dan lain sebagainya. "Banyak pengusaha bank berbisnis hanya memikirkan untung. Padahal harus ada budaya perbankan yang baik," sebut Aher.

Adapun menjamurnya BPR di wilayah Jawa Barat, sebut Aher, disebabkan luas wilayah, ditambah jumlah penduduk yang mencapai 47 juta jiwa, menjadi daya tarik pengusaha untuk membuka atau mendirikan BPR. [ipe]

Komentar

x