Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:32 WIB

Persaingan tak Sehat Bisnis AMDK Dibawa ke OECD

Oleh : - | Selasa, 28 November 2017 | 01:29 WIB
Persaingan tak Sehat Bisnis AMDK Dibawa ke OECD
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azzam Azman Natawijana - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR Azzam Azman Natawijana menilai, persaingan tak sehat di bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) harus dibongkar sampai tuntas.

"Dari informasi yang saya dapat Aqua jelas melanggar. Telah menghalang - halangi pedagang untuk menjual produk lain. Ini jelas melanggar UU no 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha. Ini jelas monopoli perdagangan, " ungkap Azzam.

Karena, lanjut Azzam, bisnis di Indonesia, jelas-jelas harus steril dari praktik monopolsi. Bersaing secara bisnis diperkanankan namun tetap dalam tata cara yang sehat.

"Tidak boleh ada pihak yang membatasi usaha orang lain, apalagi sampai mengancam pemilik toko. Lain hal kalau tokonya punya dia. Tapi dalam kasus ini kan toko punya orang lain," papar politisi Demokrat ini.

Masih kata Azzam, seluruh pihak memiliki hak yang sama dalam menjual dan memasarkan suatu produk. "Kalau kasus ini muncul karena laporan pemilik toko ke KPPU yang merasa dirugikan saya kira itu udah tepat. Apalagi ini dari KPPU yang punya inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Semoga majelis KPPU bisa memutus dengan tepat dan adil, " ungkap Azzam.

Lebih jauh Azzam mengatakan, Komisi VI DPR sangat mendukung langkah KPPU dalam membasmi praktik monopoli atau persaiangan usaha tak sehat lainnya.

"Kalau kasusnya memang seperti itu saya dukung investigator untuk mengungkap kebenarannya," tandasnya.

Ketika disinggung soal perjalanan bersama ketua KPPU ke Perancis, tegas Azzam mengatakan, perjalanan ke Eropa bertujuan untuk studi banding soal persaingan usaha di sana.

"Dengan kunjungan ke Eropa dimana wilayah yang paling tua dan paling maju dalam menerapkan UU Monopoli ini. Di Eropa salah satu tujuan utama kami ke Paris, tapi ini tak ada hubungannya dengan induk usaha Aqua di sana karena kami tidak ada agenda ke Aqua. Agenda kami mempelajari UU persaingan usaha dan monopoli ke OECD, " tandas Azzam.

Azzam menilai hukuman bagi pelanggaran monopoli belum maksimal. "Walaupun sudah ada yang diproses, banding, sampai ada yang disanksi KPPU tapi kami menilai itu masih belum cukup. Kami mendorong untuk lebih baik lagi, yaitu meningkatkan sanksi. Selama ini sanksi maksimal denda Rp. 25 milyar. Tapi ini belim menimbulkan efek jera, makanya kami mengusulkan untuk mengganti dendanya sebesar 5 sampai 30 persen, " tuturnya.

Bahkan Azzam akan melaporkan Aqua ke OECD tentang pelanggaran yang telah dilakukan di Indonesia."Kami malah ingin memperkuat keputusan KPPU dengan melaporkan Aqua ke OECD induk organisasi persaingan usaha di Eropa," tandas Azzam. [tar]

Komentar

 
x