Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:34 WIB

WP Belum Balik Nama Tanah Dideadline 31 Desember

Oleh : Uji Sukma Medianti | Selasa, 28 November 2017 | 14:15 WIB
WP Belum Balik Nama Tanah Dideadline 31 Desember
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Bagi wajib pajak (WP) yang memiliki aset berupa tanah namun atas nama orang lain, atau belum dibalik nama, di-deadline 31 Desember 2017.

Batas waktu idtu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait banyaknya aset tanah yang belum dibalik nama oleh WP. Hal ini bisa jadi disengaja untuk lari dari kewajiban pajak. "Harta dalam bentuk tanah dan bangunan yang diatasnamakan pada orang lain itu, maka dikembalikan kepada pemilik aslinya," jelas Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (28/11/2017).

Hal ini menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak.

Beleid ini mengatur ihwal tidak diperlukannya Surat Keterangan Bebas dan cukup menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama asset tanah dan/atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak sebagaimana diumumkan sebelumnya.

PMK-165 ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sri Mulyani bilang, proses balik nama itu tentu membutuhkan jasa dari notaris, PPAT, dan Badan Pertanahan Nasional.

"Jadi walaupun tax amnesti sudah selesai Maret yang lalu, bapak ibu yang masih punya tanah mungkin waktu beli pakai nama ade, istri, sekarang sudah diakui hartanya dan akan idbaliknamakan kepada nama WP asli yang membeli aset tersebut," jelas Ani, sapaan akrabnya.

Dalam proses balik nama ini, kata Ani, negara memberikan fasilitas dengan tidak perlu mengeluarkan biaya pajak balik nama seperti saat transaksi jual beli.

Nantinya, Wajib Pajak cukup menyertakan surat keterangan bebas dan surat keterangan pengampunan pajak ke BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam proses balik nama itu. [ipe]

Komentar

 
x