Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 18:17 WIB

Ironi Infrastruktur, Utang dan Rakyat Menganggur

Oleh : Herdi Sahrassad | Rabu, 29 November 2017 | 04:29 WIB
Ironi Infrastruktur, Utang dan Rakyat Menganggur
Presiden Joko Widodo - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK seyogyanya mau mendengar koreksi dari kalangan ekonom dan intelektual terkait proyek infrastruktur. Apalagi pembiayaannya berasal dari duit utang. Mengapa?

Bagi warga Jakarta, misalnya, pasti sangat merasakan bagaimana kerusakan jalan-jalan di ibu kota dalam lima tahun ini. Ada kesan, pemerintah hendak unjuk gigi dengan giat membangun disana-sini. Sehingga semua perempatan jalan, diobrak abrik secara bersamaan, tanpa beretika.

Ibu kota telah dihancurkan. Pohon pohon di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Thamrin, dihabisi. Jalan yang selama ini, acapkali dipuji dunia, berubah menjadi gersang. Parahnya lagi, jalan tersebut hancur dan berantakan, bak daerah habis habis perang.

Tapi, bukan kerusakan itu yang menjadi substansi. Daya rusak mega proyek infrastruktur bisa jauh lebih mendalam. Ya merusak tatanan ekonomi, politik, sosial budaya dan ketahananan negara, serta mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan rakyat.

Suka atau tidak, utang luar negeri yang tercipta di era Jokowi-JK, terus menumpuk. Lantaran, ya itu tadi, pemerintah perlu duit gede untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Hanya saja, dana utangan yang diharapkan bisa menjadi katalis perekonomian, meleset.

Salah satu penyebabnya, proyek infrastruktur yang dibangun itu tak mampu menyerap banyak tenaga kerja baru. Alhasil, semakin bertambah jumlah masyarakat Indonesia yang kekurangan pendapatan.

"Masalah di era Jokowi ini, banyak bangun proyek tapi tak bisa ciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Karena faktanya dalam tiga tahun ini, proyek infrastruktur itu tidak menyerap banyak tenaga kerja," tandas Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati di Jakarta, (24/11/17).

Padahal, jika proyek infrastruktur itu bisa menyerap tenaga kerja, maka pendapatan rakyat menebal. Alhasil, konsumsi juga akan naik. Kalau naik, perekonomian bergerak lebih cepat. Dan, daya saing industri dalam negeri bisa mengembang secara alamiah.

Nah, dengan bergeraknya sektor-sektor produksi, berdampak kepada kuatnya sumber penerimaan pajak. Sayangnya, konsep sederhana itu belum terlihat di tiga tahun perjalanan negeri ini.

Kendati pemerintah menggenjot utang luar negeri, tak mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan perekonomian. Sehingga, tata kelola keuangan menghadapi ancaman serius yakni defisit.

"Pemerintah terus investasi dan terus mengeluarkan anggaran, tapi pendapatan ke kas negara masih minim. Ini yang disebut jadi risiko fiskal dan membahayakan kesinambungan fiskal pemerintah," ucap Enny.

Bagaimana kok bisa seperti itu? Menurut ekonom dari Asosiasi Ekonomim Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, ada beberapa fakta yang patut dikaji dari mega proyek infrastruktur Jokowi.

Pertama, mega proyek infrastrukrur dibiayai dengan utang yang sangat besar. Utang proyek MRT Jakarta, misalnya, akan menjadi beban utang negara dan rakyat Indonesia selama 40 tahun, sebagai mana kontrak yang telah disepakati.

Kedua, proyek yang didanai utang luar negeri sepenuhnya menggunakan produk impor dan jasa yang dikerjakan orang asing. Akibatnya, mega proyek infrastruktur di tanah air hanya menjadi pasar bagi masuknya produk impor.

Industri nasional sama sekali tidak mendapatkan manfaat. Artinya, buruh-buruh pabrik tak mendapat berkah dari proyek besar ini.

Ketiga, mega proyek infrastrukrur Jokowi dibiayai dengan menggadaikan BUMN kepada swasta dan asing. BUMN dipaksa mengambil utang jumbo untuk mendanai infrastruktur.

Sebagaimana yang terjadi dalam proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT). Proyek ini terancam mangkrak dan BUMN yang menjalankannya bangkrut.

Keempat, mega proyek infrastruktur dibiayai dengan program Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Dan, BUMN diperintahkan untuk mencari dana besar. Akibatnya, dana subsidi PMN dipoles menjadi keuntungan, untuk menggaji para petinggi BUMN.

Kelima, mega proyek infrastrukrur Jokowi dikhawatirkan menyandera APBN selama puluh tahun, karena harus membayar utang untuk pemilik modal. Akibatnya, APBN akan disandera asing. Seluruh kebijakan yang dibuat dalam APBN ditentukan maunya asing.

Keenam, proyek infrastruktur Jokowi sepenuhnya dikelola untuk mengejar laba. Akibatnya, rakyat akan dibebani tarif tinggi karena orientasinya kepada keuntungan besar. Hal ini sudah ditunjukkan dengan kenaikan tarif listrik secara bertubi-tubi.

Ketujuh, pembangunan infrastruktur mengabaikan sama sekali industri nasional. Infrastrukrur acapkali mengedepankan impor secara utuh dari luar negeri.

Semisal, proyek Mass Rapid Transit (MRT) diimpor dari Jepang. Baik barang modal maupun keretanya. Sebanyak 50% besi baja, produk petrokimia impor. Skema pembangunan model begini, hanya terjadi di negeri ini.

Kedelapan, belanja infrastrukrur yang berasal dari APBN maupun APBD hanya menguntungkan asing karena impor. Contohnya, ribuan Bus TransJakarta diimpor. Padahal, negara negara lain sedang menggalakkan beli produk dalam negeri.

Negara sekelas Amerika Serikat saja, menjalankan Buy American Product sejak era Obama. Artiya, Anggaran AS harus dibelanjakan untuk produk AS. Demikian juga dengan Eropa memberlakukan Buy Erupean Act.

Dalam suasana ekonomi yang masih dilingkupi ketidakpastian ini, negara-negara justru memproteksi produk dalam negerinya.

Kesembilan, mega proyek infrastuktur mengabaikan masalah aspek lingkungan dan sosial. Keselamatan rakyat terancam akibat proyek yang ugal-ugalan, tanpa studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang memadai.

Cara-cara ini menciptakan daya rusak baik secara ekonomi, politik, sosial budaya dan ketahanan nasional. Bukan tak mungkin, neokolonialisme ataupun neoimperialisme masuk melalui proyek infrastruktur. Apabila proyek infrastruktur ini gagal, maka negara bisa menjadi sandera. Siapa yang tak merasa ngilu dengan keadaan seperti ini. [ipe]

Komentar

 
x