Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 13:30 WIB

Holding Tambang Terbentuk, Fadli Zon Mencak-mencak

Oleh : Uji medianti | Rabu, 29 November 2017 | 18:30 WIB
Holding Tambang Terbentuk, Fadli Zon Mencak-mencak
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif kepada parlemen, seputar pelaksanaan holdingisasi BUMN pasca ditekennya akta pengalihan saham tiga BUMN pertambangan.

"Untuk mengambil kebijakan strategis yang memiliki dampak pada kepemilikan atau ownership BUMN tadi harusnya pemerintah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPR," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Pada Senin (27/11/2017), Menteri BUMN, Rini Soemarno meneken saham seri B yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero).

Status ketiga BUMN itu berubah dengan ditandatanganinya akta tersebut, di mana holding BUMN Industri Pertambangan resmi berdiri. Dan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi induk perusahaan (holding). Sementara, PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, menjadi anak perusahaan (anggota holding).

Fadli Zon menilai, langkah pemerintah membentuk induk usaha (holding) di sejumlah sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu upaya privitasisasi terhadap perusahaan-perusahaan strategis negara.

Dengan privatisasi, Fadli bilang, potensi penjualan aset-aset negara tanpa persetujan DPR pun akan memiliki kencederungan yang sangat tinggi jika dibandingkan tanpa dilakukan holding.

"Saya lihat ada potensi dan kecenderungan itu (penjualan aset) besar walaupun argumentasi pemerintah masuk akal yakni untuk memperbesar kapital. Apapun alasannya kita tidak mau kejadian seperti Indosat kembali terjadi. Dan fungsi pengawasan DPR tidak boleh dihilangkan," kata Fadli.

Setelah status persero tadi dihapus, saham negara di tiga perusahaan tersebut akan diberikan (inbreng) ke PT Indonesia Asahan Aluminium (persero) selaku induk usaha, sehingga memiliki konsekuensi Antam, PTBA dan PT Timah tidak lagi menyandang status BUMN.

Meski pemerintah mengklaim tidak ada yang berubah dari hak dan kewajiban 3 perusahaan tadi, namun Fadli meyakini bakal terdapat perubahan terkait mekanisme yang sejati merupakan tugas dan kewenangan DPR.

"Landasan hukum holding BUMN sampai hari ini masih ditolak teman-teman Komisi VI. Kami ingin PP 72/2016 direvisi dulu sebelum holding," ujar politisi Partai Gerindra ini. [ipe]

Komentar

 
x