Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 18:22 WIB

Faisal Basri Ungkap Keganjilan Holding BUMN

Oleh : - | Senin, 4 Desember 2017 | 12:13 WIB
Faisal Basri Ungkap Keganjilan Holding BUMN
Ekonom UI Faisal Basri - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ekonom UI Faisal Basri mengkritik cara pandang holdingisasi BUMN meniru jejak Singapura dengan Temasek, atau Malaysia dengan Hazanah.

Dikutip dari blog pribadi, faisalbasri.com, menuliskan sebagai berikut. Menurut salah seorang petinggi Kementerian BUMN, ultimate goal dari holdingisasi BUMN adalah terbentuknya super holding semacam Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia.

"Rasanya harus berpikir ulang untuk meniru konsep Singapura dan Malaysia. Konteks dan lingkungan strategis di kedua negara itu sangat berbeda dengan Indonesia," tulis Faisal.

"Bukankah sebetulnya kita sudah memiliki super holding yang tak lain tak bukan adalah Kementerian BUMN yang tak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia."

Meski begitu, Faisal sepakat bahwa tetap ada yang perlu ditiru demi memperbaiki kinerja BUMN. Terutama terkait praktek yang mengikuti best practices di dunia.

Sebagai contoh, lanjut Faisal, untuk perbankan, pilihan yang lazim dan mengikuti best practice adalah konsolidasi perbankan lewat merger dan akuisisi. "Nah, di Indonesia yang dipilih adalah lewat holding. Anehnya lagi, induk holding adalah PT Danareksa yang bukan bank," paparnya.

Alasan pemilihan induk holding bank, menurutnya, sama dengan pemilihan induk-induk holding lainnya. Semisal, PT Inalum memimpin holding tambang, atau industri pertambangan, PT Perumnas memimpin holding perumahan, PT Pertamina memimpin holding migas.

Satu-satunya kriteria induk holding adalah karena pemilikan sahamnya 100 persen oleh negara, bukan karena kompetensi, senioritas, ukuran, citra terpuji, dan lain-lain.

Dengan konsep holding, bank BUMN tetap ada empat. Tak terjadi konsolidasi perbankan di tanah air. Pemerintah sendiri dan otoritas perbankan (OJK), mendorong terjadinya konsolidasi perbankan nasional "Tetapi tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri," ungkapnya.

Pantas saja peranan perbankan di Indonesia untuk memajukan usaha di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Perbankan adalah jantung utama perekonomian yang fungsinya menyedot 'darah' dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito). Dan, memompakan kembali 'darah' ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Sampai sekarang, fungsi 'jantung' perekonomian Indonesia, belum kunjung pulih dari posisi sebelum krisis. Bagaimana mungkin pertumbuhan bakal mencapai 7% kalau kemampuan memompakan darah ke sekujur perekonomian masih sedemikian lemah.

"Di kawasan ASEAN, bank terbesar kita (Bank Mandiri) hanya menduduki posisi ke-11 berdasarkan aset. Posisi tiga teratas diisi semuanya oleh Singapura, posisi keempat sampai keenam semuanya oleh bank Malaysia, dan posisi ketujuh sampai kesepuluh semuanya oleh Thailand," tulis Faisal.

"Jika Bank Mandiri dan Bank BNI digabung menjadi Bank 'Nusantara' seketika naik ke urutan ke-tujuh," tulisnya. .

Tulisan ini, lanjut Faisal, bukan berarti menentang konsep holding. Yang dipersoalkan adalah holding sebagai solusi tunggal dan logika pemilihan induk holding.

"Yang lebih penting lagi, sebaik apa pun konsep yang dipilih, kalau kusir tidak kredibel, kereta kencana akan sulit sampai ke tujuan dengan selamat," ungkap Faisal.

Akar masalahnya ada pada sosok Sang Menteri. Seraya membenahi beberapa BUMN dengan konsep holdingnya, beberapa BUMN lain dirusak.

Contoh yang paling anyar adalah menyuruh Perum Bulog mengambil alih pabrik gula milik swasta murni yang bobrok, yang kredit macetnya di Bank BRI (bank BUMN dan sudah go public) lebih satu triliun rupiah.

Di mana, Perum Bulog merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk diberikan kepada pemilik lama, dan pemilik swasta masih diberikan pemilikan saham 30 persen. Bulog dan BRI kena getahnya.

Bukankah Bulog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang bertugas melakukan stabilisasi harga pangan? Mengapa dipaksa masuk ke industri yang bukan merupakan kompetensinya? Bukankah pemerintah telah memiliki puluhan pabrik gula yang kebanyakan terseok-seok? Konsistensi jadi sirna, membuat konsep yang bagus sekalipun jadi kehilangan legitimasinya. [ipe]

Komentar

 
x