Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 20:49 WIB

RI-Denmark Kaji KLHS Demi Ekonomi Berkelanjutan

Oleh : - | Senin, 4 Desember 2017 | 16:24 WIB
RI-Denmark Kaji KLHS Demi Ekonomi Berkelanjutan
(Foto: Humas KLHK)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bersama Kedutaan Besar Kerajaan Denmark di Indonesia menyelenggarakan Konferensi Nasional tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau National Conference on Strategic Environmental Assessment pada 4-5 Desember 2017 di Jakarta.

Konferensi ini sebagai bentuk kerja sama teknis yang telah lama terjalin antara kedua negara dalam pengembangan dan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat membuka acara ini menjelaskan bahwa konferensi yang diselenggarakan hari ini dilatarbelakangi oleh banyaknya hal yang harus menjadi perhatian semua pihak.

"Kebutuhan itu yakni melakukan review pengembangan KLHS selama sepuluh tahun terakhir; makin nyatanya urgensi perbaikan tata cara pembangunan yang secara bersamaan bertemu dengan kebutuhan besar untuk segera menyelesaikan perencanaan pembangunan jangka berikutnya; dan makin riilnya ancaman alam yang keberadaannya di luar kendali manusia, yaitu dampak perubahan iklim," ungkap Menteri Siti, Senin (4/12/2017).

"Beberapa yang mendesak di antaranya adalah bagaimana mengelola dampak dan risiko dari intensifnya percepatan pembangunan sektor ekonomi, infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan; bagaimana mengelola tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup yang justru sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi", ungkap Menteri LHK.

KLHS adalah instrument perencanaan yang dimandatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS wajib dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memastikan perencanaan pembangunannya telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kewajiban KLHS oleh Pemerintah Daerah juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan rekapitulasi Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kotamadya, setidaknya untuk rencana pembangunan dan tata ruang dibutuhkan lebih dari 1.600 KLHS. Prinsip dari KLHS adalah untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen, juga menyatakan pentingnya KLHS sebagai instrument pencegahan. "KLHS adalah bagaimana mengelola daya dukung dan daya tamping lingkungan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan, dengan cara mengantisipasi tekanan terhadap sumber daya alam," ucapRasmus.

KLHS adalah salah satu instrument dari rangkaian instrument perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup lainnya. Penerapan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, dan kini instrument ekonomi lingkungan hidup yang mulai efektif dengan ditetapkannya PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang adalah bagian yang dilengkapi dan melengkapi penerapan KLHS. [*]

Komentar

 
x