Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 18:17 WIB

DJKN Kemenkeu Terus Buru Aset 22 Penikmat BLBI

Oleh : - | Rabu, 6 Desember 2017 | 20:15 WIB
DJKN Kemenkeu Terus Buru Aset 22 Penikmat BLBI
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan terus mengejar 22 obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II DJKN, Kementerian Keuangan Suparyanto dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan Aset Negara Paska BPPN yang digelar Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Kata Suparyanto, pasca Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), aset-aset terkait BLBI dikelola DJPN Kemenkeu. "Jadi, prinsipnya kalau memang ada yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan tagih. Kami akan kejar sampai kapanpun," tegasnya.

Menurut Suparyanto, aset-aset kredit tersebut setelah besarnya diketahui secara pasti, diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). "Pengelolaannya adalah kita melakukan penatausahaan, kemudian aset kredit yang telah ada dan besarnya pasti menurut hukum setelah kita verifikasi, diserahkan dan diurus oleh PUPN," katanya.

Khusus untuk PKPS, pada saat diserahkan ke DJKN, jumlahnya mencapai 25 obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya. Termasuk 7 obligor yang penyelesaian kewajibannya dengan skema Akta Pengakuan Utang (APU) dan 2 obligor MRNIA (Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement).

Sekedar informasi, sebelum Kementerian Keuangan menangani para obligor ini, sebanyak 16 obligor sempat ditangani Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Pada saat ditangani dua Lembaga penegak hukum itu, penyelesaian ditempuh menggunakan jalur pengadilan alias (court settlement) karena adanya dugaan tindak pidana.

"Namun, dugaan itu tak terbukti. Maka oleh Kejaksaan dan Kepolisian, itu dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Dan penyelesaiannya tak lagi lewat pengadilan atau out of settlement. Caranya dengan PUPN," imbuh Suparyanto.

Setelah diserahkan ke PUPN, tahapan penyelesaian pun dilakukan. PUPN akan melayangkan panggilan kepada obligor. Setelah itu, akan ada pernyataan bersama kesanggupan waktu penyelesaian kewajiban. Jika obligor menyatakan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya, maka akan diterbitkan penetapan jumlah piutang."Kemudian, dilakukan penyitaan dan pelelangan," paparnya.

Terkait aset kredit, kata dia, kini tinggal 22 obligor yang masih ditangani PUPN. Dan, tiga obligor yang menyelesaikan kewajibannya. Yaitu Dewanto Kurniawan sebagai pemilik Bank Deka, Omar Putihrai, Pemilik Bank Tamara dan Group Yasonta sebagai pemilik Bank Namura. "Sisanya 22 obligor masih di PUPN dan KPKNL. Jumlah utangnya mencapai Rp31,3 triliun dari 22 obligor yang masih kita urus," katanya.

Hingga kini, pengembalian atas aset eks BPPN dan eks PPA telah mencapai Rp7,7 triliun. Rinciannya, pada 2007, pengembalian aset mencapai Rp228,5 miliar. Di tahun berikutnya, pengembalian melonjak menjadi Rp1,55 triliun. Lalu kembali turun menjadi Rp273,79 miliar pada 2009.

Selanjutnya, pengembaliannya sebesar Rp561,29 miliar pada 2010, Rp1,04 triliun pada 2011, Rp1,13 triliun pada 2012, dan Rp1,44 triliun pada 2013. Pengembalian pada 2014 hingga 2016 secara berturut-turut adalah Rp539,99 miliar, Rp363,2 miliar dan Rp550,23 miliar.

"Tiap tahun akan semakin turun seiring jumlah aset yang semakin sedikit dan perlu adanya perubahan paradigma untuk mendapatkan pendapatan negara dari aset dan bukan menjualnya," kata Suparyanto.

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengingatkan pemerintah terus berupaya untuk mengejar para obligor BLBI yang hingga kini belum memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut penting dilakukan demi memberikan kepastian hukum.

"Kalau menurut saya ini masih bicara tentang kepastian hukum. Bahwasanya mereka harus bayar, dan kalau pun bayar itu akan ditindaklanjuti, itu adalah kepastian hukum," ujarnya. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x