Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 18:18 WIB

DPR Desak Perkuat KPPU Sehatkan Pasar

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 6 Desember 2017 | 21:27 WIB
DPR Desak Perkuat KPPU Sehatkan Pasar
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Maraknya persaingan usaha yang tidak sehat, membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kewalahan dalam memantau setiap aktivitas ekonomi yang ada, maka dari itu harus memperkuat fungsi KPPU.

"Sampai saat ini kasus persaingan tidak sehat kerap ditemukan dan disidangkan KPPU dan menjadi perhatian besar dalam dunia usaha," kata Wilgo Zainar Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2017).

Wilgo yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan banyaknya kasus- kasus monopoli pada sektor pertanian yang terjadi di Indonesia menimbulkan tanda tanya, jangan-jangan apakah paradigma KPPU dengan pengusaha dalam memandang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat tidak sama?

"Perbedaan paradigma tersebut harus dijembatani dan dikomunikasikan antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, KPPU, pengusaha maupun konsumen," katanya.

Ketua Panja RUU Anti Monopoli, Azam Azman Natawijaya menjelaskan kelahiran KPPU pasca reformasi banyak memberi manfaat. Namun seiring perkembangan jaman, sudah saatnya UU Anti Monopoli direvisi. Revisi tersebut memuat 7 substansi baru dalam regulasi. 1) Memperluas definisi pelaku usaha; 2) Mengubah notifikasi merger; 3) Mengubah besaran sanksi; 4) Pengaturan mengenai pengampunan; 5) memunculkan pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan posisi tawar dominan pada perjanjian kemitraan yg melibatkan UMKM; 6) Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh KPPU; dan 7) memperkuat kelembagaan KPPU serta menempatkan dalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia sejajar.

Sementara itu Dendy R Sutrisno dari KPPU mengatakan selama ini KPPU memiliki resiko yang tinggi dalam menjadi lembaga anti monopoli di Indonesia.

"KPPU kerap dianggap sebagai lembaga yang mencari-cari kesalahan pengusaha. Di sisi lain, KPPU juga rentan dicurigai masyarakat sudah "berdamai" dengan tersangka dalam berbagai kasus," katanya.

Oleh karena itu pada era keterbukaan seperti saat ini, KPPU berusaha untuk terbuka terhadap publik.

Pada (5/12/2017) DPP Pemuda Tani Indonesia mengadakan Seminar Nasional dengan Tema "Revisi UU Anti Monopoli: Demi Kepentingan Siapa?". Acara yang dilaksanakan di Ruang Pansus B DPR RI ini dihadiri oleh KPPU, YLKI, Kadin, Apindo serta Guru Besar Universitas Indonesia sebagai pembicara. [hid]

Tags

Komentar

 
x